OJK Usut Dugaan Pencucian Uang Melalui Bisnis Kafe

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah mencermati indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang memanfaatkan sejumlah badan usaha. Sektor makanan dan minuman (food and beverage), termasuk coffee shop atau bisnis kafe, kini menjadi salah satu yang masuk dalam radar penelusuran. 

Untuk membongkar potensi ini, OJK Sultra tidak bergerak sendiri. OJK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum, serta instansi terkait lainnya.

Kepala OJK Provinsi Sultra, Bismi Maulana Nugraha menjelaskan, langkah ini berawal dari analisis data pengawasan yang dimiliki OJK dan hasil koordinasi bersama PPATK.

"Pencucian uang ini kami telusuri dari koordinasi dengan PPATK. Dari data pengawasan yang kami miliki, saat ini cukup banyak yang mengarah ke sektor makanan dan minuman. Karena itu kami berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk memastikan identitas perusahaan-perusahaan yang menjadi target penelusuran,” kata Bismi Maulana saat di Kendari, dikutip dari Antara, Jumat (31/7/2026).

Selain memeriksa dokumen administrasi, OJK bersama tim gabungan juga memvalidasi sejumlah kafe di lapangan. Tujuannya sederhana, memastikan modal usaha yang diputar benar-benar berasal dari kegiatan yang sah dan legal.

Namun, Bismi menegaskan bahwa penelusuran ini masih bersifat antisipatif dan verifikatif, bukan Vonis bahwa telah terjadi kejahatan.

"Kami ingin memastikan apakah benar sumber dananya berasal dari sumber yang legal atau tidak," ujarnya.

Tak hanya sektor kuliner, Bismi juga menyoroti sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara yang dinilai berpotensi menjadi 'hulu' atau asal-usul dana yang perlu diwaspadai dalam upaya pencegahan TPPU.

Guna melacak alur dana tersebut, OJK berfokus membongkar siapa beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari badan usaha yang diperiksa. Sebab, dalam dunia bisnis, nama yang tercantum di atas kertas sering kali berbeda dengan pemilik modal asli di balik layar. 

"Kami melakukan penelusuran terhadap pemilik manfaat dari masing-masing badan usaha. Setelah itu kami menggunakan prinsip know your customer dengan data yang ada di sektor jasa keuangan, kemudian menelusuri aliran dananya atau follow the money untuk mengetahui dari mana sumber dana tersebut berasal," ucap Bismi Maulana.

Meskipun indikasi awal sudah dikantongi, OJK mengimbau publik untuk tidak berspekulasi. Saat ini prosesnya masih berfokus pada pengumpulan data, validasi, dan pendalaman mendalam. 

"Potensi itu ada, tetapi kami belum bisa menjabarkan karena masih mengumpulkan bukti-bukti, termasuk melakukan validasi terhadap entitas badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum," tambahnya.