RUU Migas Rampung 90 Persen, Bahlil Ungkap Izin Hulu Migas Satu Pintu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas akan memberikan kewenangan perizinan yang lebih besar kepada Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Kebijakan ini bertujuan memangkas birokrasi berbelit dan mempercepat realisasi investasi di sektor hulu migas.

Bahlil menyampaikan, pemerintah hampir merampungkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas dengan progres mencapai sekitar 90%. Melalui regulasi anyar tersebut, pemerintah ingin mengakhiri rantai perizinan panjang yang selama ini harus dilalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) usai memenangkan tender.

"Badan Usaha Khusus ini akan diberikan kewenangan yang besar, termasuk urusan perizinan," tegas Bahlil, dikutip Kamis (29/10/2026).

Bahlil menilai proses perizinan lintas kementerian selama ini kerap memperlambat kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan migas. Oleh karena itu, pemerintah ingin memusatkan seluruh izin melalui BUK Migas demi memberikan kepastian usaha bagi para investor.

"Saya tidak ingin nanti KKKS begitu sudah menang tender, izinnya masih harus berputar dari kementerian ke kementerian. Ini yang membuat lama, eksplorasinya lama, izinnya juga lama," ujar Bahlil.

Ia menegaskan penyederhanaan tata kelola izin ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membenahi iklim investasi hulu migas sekaligus mendongkrak produksi minyak nasional.

Selain itu, pemerintah mendorong para kontraktor agar segera mengeksekusi wilayah kerja yang telah mengantongi rencana pengembangan atau Plan of Development (POD).