Belanja Iklan Pemilu Paruh Waktu AS 2026 Jadi Termahal dalam Sejarah

Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan umum (Pemilu) paruh waktu Amerika Serikat (AS) pada 2026 diproyeksikan menjadi yang termahal sepanjang sejarah. Belanja iklan politik diperkirakan menembus angka US$ 11,6 miliar atau sekitar Rp 210,7 triliun (asumsi kurs Rp 18.170 per dolar AS). Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026 untuk memilih anggota Kongres AS.

Mengutip Al Jazeera, Kamis (29/10/2026), proyeksi dari perusahaan pemantau iklan AdImpact tersebut melampaui rekor belanja iklan pada Pemilu Presiden AS 2024 yang tercatat US$ 11,2 miliar (Rp 203,5 triliun) serta Pemilu paruh waktu 2022 sebesar US$ 8,9 miliar (Rp 161,7 triliun).

Besarnya dana yang beredar tidak lepas dari kucuran sumbangan para miliarder, perusahaan raksasa, hingga organisasi politik. Data Komisi Pemilihan Federal AS (Federal Election Commission/FEC) menunjukkan 50 penyumbang terbesar telah menyalurkan total US$ 2,77 miliar atau sekitar Rp 50,3 triliun untuk Pemilu paruh waktu 2026.

Dari jumlah tersebut, kelompok penyumbang yang berafiliasi dengan Partai Republik mendominasi hingga US$ 1,67 miliar (setara Rp 30,3 triliun) atau sekitar 60%. Sementara itu, penyumbang kubu Partai Demokrat menyalurkan US$ 832 juta (setara Rp 15,1 triliun) atau sekitar 30%. Sisanya sebesar US$ 264 juta (Rp 4,7 triliun) berasal dari kelompok bipartisan dan kelompok kepentingan khusus.

Miliarder Elon Musk menjadi penyumbang individu terbesar dengan menggelontorkan dana hingga US$ 446 juta (sekitar Rp 8,1 triliun) untuk kelompok yang berafiliasi dengan Partai Republik. Posisi berikutnya ditempati Elizabeth dan Richard Uihlein sebesar US$ 150 juta (Rp 2,7 triliun), serta pasangan Jeff dan Janine Yass dengan angka US$ 110 juta (Rp 1,9 triliun).

Di kubu Demokrat, George Soros tercatat menyumbang US$ 102 juta (Rp 1,8 triliun), disusul mantan Wali Kota New York Mike Bloomberg sebesar US$ 84 juta (Rp 1,5 triliun), serta pasangan Reid Hoffman dan Michelle Yee yang menyalurkan US$ 41 juta (Rp 745 miliar).

Sebagian besar alokasi dana tersebut disalurkan melalui super political action committee (Super PAC). Organisasi ini bertugas menghimpun dan membelanjakan dana tanpa batas untuk mendukung atau menentang kandidat, terutama melalui kampanye iklan, meskipun dilarang berkordinasi langsung dengan tim sukses kandidat.

Pemusatan dana pada segelintir donatur kelas atas ini mendapat sorotan kritis dari Profesor Hukum Harvard Law School, Lawrence Lessig.

"Masalah utamanya bukan pada besarnya pengeluaran, melainkan pada konsentrasi para penyumbang," kata Lessig. Ia menilai monopoli pendanaan oleh segelintir oligarki berisiko mengikis pengaruh dan partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi.

Selain individu, organisasi politik dan perusahaan besar ikut membanjiri panggung Pemilu AS. Di kubu Republik, organisasi nirlaba One Nation menyumbang US$ 133 juta (Rp 2,4 triliun), disusul American Action Network sebesar US$ 64,3 juta (Rp 1,1 triliun).

Untuk kubu Demokrat, organisasi Majority Forward menyumbang US$ 102 juta (Rp 1,8 triliun) dan House Majority Forward menyalurkan US$ 93,7 juta (Rp 1,7 triliun).

Sektor industri mata uang kripto (crypto) juga tampil sebagai salah satu donatur paling agresif. Coinbase menyumbangkan dana sebesar US$ 57,8 juta (Rp 1 triliun), Ripple sebesar US$ 49,6 juta (Rp 901,3 miliar), dan Foris DAX (perusahaan pengelola Crypto.com) menyalurkan US$ 39 juta (Rp 708,6 miliar).

Kendati demikian, tidak seluruh jejak aliran dana politik ini bisa diidentifikasi hingga ke akar. Sejumlah organisasi nirlaba memanfaatkan celah regulasi yang tidak mewajibkan pembukaan identitas donatur secara transparan kepada publik.