Pejabat AS dan Kuba Adu Mulut di PBB

Liputan6.com, New York - Pejabat Amerika Serikat (AS) dan Kuba terlibat adu mulut sengit dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas embargo ekonomi AS terhadap Kuba pada Selasa (27/10/2026). 

Ketegangan bermula tak lama setelah Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz naik ke podium untuk menyerukan agar negara-negara anggota tidak mendukung resolusi tahunan yang mengecam embargo ekonomi AS terhadap Kuba. Embargo tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ketika Waltz memaparkan berbagai tuduhan korupsi yang disebutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun di pemerintahan sosialis Kuba, sejumlah anggota delegasi Kuba, termasuk Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez, mulai menggebrak meja dan berteriak meminta interupsi terkait tata tertib sidang.

Saat para pejabat PBB berusaha meredakan keributan, Rodriguez berjalan menyusuri lorong menuju pimpinan sidang Majelis Umum. Ia kemudian berteriak kepada Waltz, "Anda pembohong!"

Waltz membalas dengan nada keras, "Anda tahu siapa yang sedang Anda hadapi? Ini AS. Mundur!"

Insiden tersebut merupakan penyimpangan mencolok dari etika diplomatik yang lazim dijunjung dalam persidangan PBB. Namun, pertengkaran itu sekaligus mencerminkan meningkatnya ketegangan antara Kuba dan AS, ketika pemerintahan Presiden Donald Trump berupaya memaksa Kuba mengubah sistem politiknya dengan memperberat tekanan ekonomi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

Kuba, negara di kawasan Karibia yang telah lama menghadapi persoalan ekonomi dan keuangan serius, kini berada dalam kondisi yang semakin kritis. Situasi tersebut memburuk setelah Trump, yang berasal dari Partai Republik, mengumumkan pada akhir Januari bahwa AS akan mengenakan tarif terhadap negara mana pun yang menjual atau memasok minyak ke Kuba.

Ancaman tersebut pada praktiknya telah memutus pasokan bahan bakar ke Kuba dan memicu pemadaman listrik secara luas. Dampaknya mengganggu berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari aktivitas memasak dan pasokan air hingga layanan internet serta telepon.

Para pejabat Kuba juga berulang kali menyoroti pertentangan dalam kebijakan Washington. Di satu sisi, AS mendesak Kuba membuka perekonomiannya bagi investasi swasta. Namun, di sisi lain, Washington terus menambah sanksi yang justru menghambat keterbukaan ekonomi yang telah didorongnya selama puluhan tahun.

Adu mulut pada Selasa itu terjadi sepekan setelah Waltz terlibat perselisihan serupa dengan perwakilan Kuba, Ernesto Soberon Guzman.

Perselisihan sebelumnya terjadi di luar forum diskusi yang diselenggarakan AS dengan menghadirkan para pembangkang Kuba dan mantan tahanan. Forum tersebut bertujuan menyoroti berbagai tuduhan tindakan represif yang dilakukan pemerintah Kuba.

Waltz dan sejumlah pejabat AS lainnya memanfaatkan berbagai acara publik dan pertemuan di PBB untuk membujuk negara-negara anggota agar memberikan suara menentang resolusi tahunan tersebut dalam pemungutan suara pada Rabu (28/10/2026).

Resolusi itu bertujuan mengecam kebijakan "tekanan maksimum" yang diterapkan pemerintah AS terhadap Kuba.

Meski mendapat tekanan dari Washington, resolusi tersebut akhirnya tetap disahkan Majelis Umum PBB dengan dukungan 130 negara. Sebanyak 17 negara, termasuk AS dan Israel, memberikan suara menentang, sementara 25 negara memilih abstain.

Namun, hasil pemungutan suara itu menunjukkan penurunan dukungan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, sebanyak 165 negara mendukung resolusi, tujuh negara menentang, dan 12 negara memilih abstain.

Argentina, Ukraina, dan Hungaria termasuk negara yang untuk pertama kalinya memberikan suara menentang resolusi tersebut pada 2025.

Sementara itu, Jerman dan Italia termasuk negara Barat yang memilih abstain dalam pemungutan suara tahun ini, setelah sebelumnya mendukung resolusi tersebut.

Meskipun resolusi Majelis Umum PBB tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hasil pemungutan suaranya tetap mencerminkan pandangan dunia internasional. Dengan demikian, pengesahan resolusi tersebut tidak secara otomatis mengakhiri embargo ekonomi AS terhadap Kuba.