Pemerintah Siap Bangun 2.200 Rumah di Papua Pegunungan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk membangun perumahan di Papua Pegunungan. Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan pembangunan perumahan di wilayahnya.

Maruarar menyampaikan, rencana pembangunan perumahan dan pengerjaannya ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

"Kami sangat menghargai bagaimana dari daerah, kepercayaannya untuk bisa mengerjakan pembangunan di sana, di Papua Pegunungan," ujar Maruarar, Kamis (29/10/2026)

Menteri Dalam Negeri selaku pembina kepala daerah bersama Kepala BPKP serta jajaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan turut memberikan pertimbangan agar Pemda dapat menjalankan proses pembangunan secara mandiri.

Dalam rencana tersebut, pemerintah membahas alokasi pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan. Rinciannya, sebanyak 2.000 unit diperuntukkan bagi masyarakat umum dan 200 unit khusus bagi para kepala suku.

"Jumlahnya 2.000 buat masyarakat, 200 buat kepala suku. Ya betul, total 2.200 unit," ungkap Maruarar.

Lebih lanjut, Maruarar menyatakan pihaknya akan bersurat resmi kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, hingga BPKP mengenai skema pembangunan tersebut.

"Daerah-daerah juga bisa bergerak dan diberikan kepercayaan untuk melakukan pembangunan di daerahnya sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/10/2026).

Marurar melaporkan program bedah rumah mengalami peningkatan signifikan hingga 400.000 rumah pada tahun 2026.

"Ini bagian program yang dibuat oleh negara, Presiden Prabowo itu, tahun lalu itu kita ada 45 ribu bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400 ribu rumah," kata Maruarar usai pertemuan, Senin.

Selain perbaikan rumah, dia menyebut pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pemerintah terus mendorong pelaksanaan program tersebut agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah melalui skema pembiayaan yang terjangkau.

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar melaporkan pengembangan industri genteng tanah liat berbasis UMKM di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

Menurut dia, program ini mendorong pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memenuhi standar kualitas melalui pendampingan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Ada 34 UMKM yang sudah lolos SND, yaitu kriteria kehandalan, artinya dia sudah punya suatu sertifikasi yang kuat, lolos, uji, dan 34 ini menyiapkan 2,4 juta genteng, produk UMKM, genteng dari tanah liat sehingga kualitasnya itu terjaga," jelas Maruarar.

Dia menuturkan pemerintah juga mendorong pemanfaatan produk lokal sesuai potensi daerah masing-masing.

Maruarar menegaskan penguatan UMKM lokal menjadi bagian penting dari pelaksanaan program perumahan nasional karena dapat menghubungkan kebutuhan pembangunan rumah dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

"Jadi kita ingin memberdayakan UMKM-UMKM lokal. Jadi kalau bisa produk Jawa Barat bisa dipakai di Jawa Barat. Produk Jawa Tengah bisa dipakai di Jawa Tengah. Sesudah Genteng kita juga akan ke tempat yang lain," tuturnya.