Menteri Senior Singapura Kumpulkan 8 Bos Sawit Indonesia, Minta Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Singapura memanggil perwakilan 10 perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran pemicu kabut asap. Dalam pertemuan dengan tiga menteri, para eksekutif perusahaan tersebut menyatakan kesediaan untuk bekerja sama penuh dalam penyelidikan otoritas Singapura.

Pertemuan yang berlangsung kurang dari 30 menit itu membahas tuntutan pemerintah agar perusahaan bertanggung jawab atas kemungkinan keterlibatan mereka dalam kebakaran yang menyebabkan polusi kabut asap di Singapura.

Pemerintah juga berencana memperkuat aturan hukum untuk menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Tiga pejabat yang menghadiri pertemuan tersebut adalah Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu. Mereka didampingi penasihat senior Davinder Singh dan pejabat dari Kejaksaan Agung, Badan Lingkungan Nasional (NEA), serta Kementerian Hukum Singapura.

Delapan kelompok perusahaan yang disebut dalam laporan adalah Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group. Sinar Mas Group juga diwakili oleh penasihat seniornya, Bernard Tan, yang turut mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu mengatakan, pemerintah akan mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) pada sidang parlemen berikutnya.

Perubahan tersebut bertujuan memberikan kekuatan hukum terhadap proses penilaian independen. Perusahaan yang menolak menunjuk penilai atau tidak bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dapat dianggap melakukan pelanggaran.

“Saya akan mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya untuk memberikan kekuatan hukum pada kerangka kerja ini. Kami akan menggunakan kewenangan yang kami miliki untuk melindungi kesehatan warga Singapura,” kata Fu dikutip dari Channel News Asia, Kamis (29/10/2026).

Berikut perusahaan dan perwakilan yang disebut hadir dalam pertemuan dengan pemerintah Singapura:

• Bumitama Agri — Lim Gunawan Hariyanto, CEO sekaligus Executive Chairman.
• First Resources — Ciliandra Fangiono, CEO sekaligus Executive Director.
• Golden Agri-Resources — Franky Oesman Widjaja, Chairman sekaligus CEO.
• Indofood Agri Resources — Mark Julian Wakeford, CEO sekaligus Executive Director.
• Kencana Agri — Albert Maknawi, CEO sekaligus Executive Director.
• TSH Resources — Kelvin Tan Aik Pen, Chairman.
• Wilmar International — Kuok Khoon Hong, Chairman sekaligus CEO.
• Sinar Mas Group — Bernard Tan, penasihat senior yang juga mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).

Singapura Akan Telusuri Operasional dan Rantai Pasok

Menteri Senior K Shanmugam menyambut komitmen perusahaan untuk bekerja sama. Namun, ia menegaskan, perusahaan akan diminta menjalani penilaian independen terhadap kegiatan operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasok untuk memastikan apakah mereka berkontribusi terhadap kebakaran tersebut.

Menurut Shanmugam, pemerintah akan menempuh seluruh jalur hukum dan regulasi yang tersedia untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran pemicu kabut asap.

“Kabut asap disebabkan oleh kebakaran,” ujarnya kepada perwakilan perusahaan.

“Kebakaran disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan fenomena alam," tambah dia.

Shanmugam menegaskan, penyelidikan tersebut bukan bertujuan mencari kambing hitam atau menetapkan kesalahan demi kepentingan publik maupun politik.

Perusahaan yang memiliki kehadiran dan kepentingan bisnis di Singapura juga bertanggung jawab memastikan operasional dan rantai pasok mereka tidak berkontribusi terhadap kabut asap.

Pemerintah Singapura akan segera mengumumkan anggota panel khusus yang bertugas melakukan penilaian. Perusahaan yang ditunjuk akan diminta menggunakan tim yang terdiri dari firma investigasi dan firma hukum yang memberikan nasihat kepada penyelidik.

Tim tersebut akan dipilih dari panel yang ditetapkan sesuai arahan NEA. Biaya penilaian akan ditanggung oleh perusahaan terkait.

Shanmugam menjelaskan, firma hukum akan memberikan nasihat kepada firma investigasi, bukan kepada perusahaan yang sedang diperiksa. Dukungan hukum diperlukan karena penyelidik mungkin membutuhkan bantuan dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan.

Para penilai juga harus memperoleh akses penuh terhadap informasi, dokumen, lokasi, personel, serta data operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasok perusahaan.

Dalam prosesnya, penilai dapat melibatkan pihak ketiga atau pakar tambahan. Salah satu contohnya adalah analis penginderaan jauh dan geospasial untuk memeriksa data titik panas dari citra satelit.