Korut Siapkan Langkah Militer Tanggapi Kebijakan Pertahanan Jepang

Liputan6.com, Pyongyang - Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, menuding Jepang semakin militeristik seiring langkah Tokyo memperkuat kemampuan pertahanannya di kawasan Pasifik.

Tudingan itu disampaikan Kim pada Rabu (5/8/2026), di tengah langkah Jepang yang perlahan meninggalkan kebijakan pasifis yang dianutnya sejak Perang Dunia II berakhir.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang terus menambah anggaran pertahanan, memperluas kerja sama militer dengan negara lain, serta menempatkan peluncur rudal di pulau-pulau terluarnya.

Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan negaranya harus segera memperkuat kemampuan militernya karena menghadapi situasi yang semakin genting. Pernyataan itu muncul setelah pemerintah Jepang menerbitkan kajian terbaru yang menyoroti meningkatnya ancaman dari China, Rusia, dan Korea Utara.

Melalui pernyataan yang disiarkan media pemerintah Korea Utara, Kim mengatakan Pyongyang akan menyiapkan sejumlah langkah militer baru untuk menghadapi perubahan kebijakan Jepang.

"Jepang, negara pelaku kejahatan perang, sedang mempercepat langkahnya menjadi negara yang mengedepankan kekuatan militer," kata Kim dalam pernyataan yang dimuat Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) dan dilansir BBC.

Kim menyoroti uji tembak rudal jelajah jarak jauh Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan Jepang. Ia juga menyinggung keikutsertaan Tokyo dalam latihan militer pimpinan Amerika Serikat (AS) di Filipina pada Mei.

Menurut Kim, kedua langkah itu menunjukkan bahwa Washington mendukung apa yang disebutnya sebagai gerakan militer berbahaya di kawasan Pasifik.

Ia menuduh pula Jepang sedang menyiapkan kemampuan untuk menyerang lebih dahulu.

"Kami tidak akan tinggal diam melihat perkembangan kekuatan militer Jepang yang dapat menimbulkan ancaman serius," ujar Kim.

Jepang menjajah Semenanjung Korea hingga menyerah pada akhir Perang Dunia II pada 1945. Setelah itu, wilayah Korea dibagi menjadi dua di sepanjang garis lintang ke-38.

Kekerasan yang terjadi selama masa penjajahan Jepang hingga kini masih membayangi hubungan luar negeri Korea Utara dan Korea Selatan.

"Jika para pewaris militerisme yang mewarisi kelicikan dan sifat agresif telah memegang senjata mematikan, sesuatu yang buruk akan terjadi," ungkap Kim.

Sejak menyerah dalam Perang Dunia II, Jepang menjadi lokasi sejumlah pangkalan militer AS.

Pada 2025, Jepang menaikkan anggaran militernya sebesar 9,7 persen menjadi US$ 62,2 miliar. Nilai itu setara dengan 1,4 persen produk domestik bruto (PDB), porsi terbesar sejak 1958.

China, salah satu sekutu utama Korea Utara, juga belakangan menyuarakan kekhawatiran atas apa yang disebutnya sebagai kebangkitan "militerisme baru" di Jepang.

Hubungan Beijing dan Tokyo memburuk setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, yang dikenal berpandangan keras, pada November mengatakan bahwa tindakan China merebut Taiwan dapat mendorong Jepang mengambil langkah militer.

Beijing sejak lama menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. China juga tidak pernah menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut.

Sementara itu, Korea Utara berulang kali menegaskan bahwa statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir tidak dapat diubah.

Pernyataan itu terus disuarakan sejak pertemuan Kim Jong Un dan Presiden Donald Trump pada 2019 berakhir tanpa kesepakatan. Kedua pihak ketika itu berbeda pandangan mengenai sejauh mana Korea Utara harus melakukan denuklirisasi dan seberapa besar sanksi terhadap Pyongyang akan dilonggarkan.