Bahlil Lahadalia Lantik 4 Pejabat Baru Kementerian ESDM

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia resmi melantik empat orang di lingkungan Kementerian ESDM. Ada dua orang baru yang masuk di ekosistem Kementerian ESDM.

Bahlil resmi menunjuk Lana Saria sebagai Kepala Badan Geologi dari sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Kementerian ESDM.

"Kita melantik Kepala Badan Geologi, karena menurut kami Badan Geologi ini sangat penting. Sebab, di sanalah awal sumber data menyangkut dengan kekayaan sumber daya alam kita, baik di mineral batu bara maupun di sektor migas," kata Bahlil ditemui usai pelantikan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Kemudian, Tirta Nugraha Mursitama sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian ESDM. Tirta sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Bahlil juga melantik Muhammad Ikhsan Kiat sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS.

"Saudara Ikhsan ini sebagai Kepala Lemigas, yang kita tahu bersama bahwa Lemigas mendapat mandat dari pemerintah atas arahan Bapak Presiden untuk melakukan pengadaan migas ya, crude maupun LPG, dalam kepentingan nasional," ucap dia.

Berikutnya, Bahlil turut melantik Mawardi Nur sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). "BPMA ini kayak SKK Migasnya lah gitu, Aceh. Karena dia kan otonomi khusus, jadi kita memberikan perlakuan khusus," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah berencana memberikan insentif khusus bagi kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbahan nickel-manganese-cobalt (NMC). Langkah ini disiapkan sebagai opsi strategis untuk menggairahkan pasar mobil listrik berbasis nikel di tanah air.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa skema tersebut sedang dimatangkan.

"Ke depan akan ke sana. (Insentif NMC menjadi) bagian salah satu strateginya," ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (4/8/2026).

Bahlil menjelaskan, pemerintah tidak menempatkan kendaraan listrik berteknologi lithium iron phosphate (LFP) sebagai prioritas utama. Sebab, Indonesia tidak memiliki ketersediaan bahan baku mandiri untuk memproduksi baterai jenis LFP.

Di sisi lain, Indonesia saat ini sedang agresif membangun ekosistem rantai pasok baterai kendaraan listrik berbasis nikel (NMC). Oleh karena itu, arah kebijakan industri kendaraan listrik nasional diarahkan pada pemanfaatan cadangan nikel dalam negeri.

Bahlil juga menilai bahwa baterai berbasis nikel memiliki performa unggul jika dibandingkan dengan baterai LFP. "Kalau jarak-jarak pendek itu LFP biasanya, tetapi kalau jarak panjang itu nikel masih lebih paten,"  ucapnya.

Atas dasar keunggulan teknis tersebut, ia yakin kendaraan listrik berteknologi nikel akan tetap diminati konsumen meskipun harganya dipatok lebih tinggi daripada varian berbasis LFP.