Indonesia Bisa Setop Impor BBM Kalau Pakai E50, Bahlil Mulai Susun Peta Jalan

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menuturkan, ketahanan energi tidak dapat lagi menggantungkan pada impor.

Diterbitkan 21 September 2026, 14:15 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia bisa menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jadi jika menerapkan BBM E50. Maka, saat ini peta jalan atau roadmap-nya ikut disiapkan Kementerian ESDM.

Bahlil mengatakan, rencana pengembangan campuran bensin dengan bioetanol 50 persen jadi mandat Presiden Prabowo Subianto. Utamanya, untuk menjaga ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor.

"Kalau ini mampu kita lakukan ke E50, insyaallah, insyaallah target kita, kita tidak lagi melakukan impor, impor bensin yang jadi, produk jadi," kata Bahlil di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2026).

"Nah, kalau ini mampu kita lakukan, itu pasti ketahanan energi kita tidak lagi kita menggantungkan ke luar secara besar. Itu kira-kira pikirannya," imbuh dia.

Bahlil menegaskan belum ada waktu pasti pengolahan E50 tadi, pasanya, Dewan Energi Nasional (DEN) lebih dahulu menyusun roadmap sebelum mulai implentasinya. Adapun, pemerintah berencana memulai penerapan campuran bioetanol ke bensin mulai dari E10 pada 2027, tahun depan.

Satu hal yang ditekankan Bahlil adalah tak ingin sumber campuran bioetanol malah harus didatangkan dari impor. Untuk itu, diperlukan kesiapan industri penghasil bioetanol di dalam negeri.

"Contoh 2027 kita akan menerapkan E10, 2028 kita akan bangun E20, sampai ke depan. Tetapi, kita harus menyesuaikan dengan industri kita. Kita tidak mau menerapkan E10, E20, atau E50, tapi etanolnya diimpor dari luar, sama aja itu. Jadi kita ingin untuk memanfaatkan produksi kita dalam negeri," jelas dia.

 

 

Sukses Setop Impor Solar

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan BBM campur etanol 50% atauE50. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan akan impor BBM.

Bahlil bilang, salah satu acuannya adalah kesuksesan program biosolar dengan campuran 50% minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ether (FAME) mengurangi impor solar. Cara tersebut berhasil menyetop impor solar dari luar negeri.

"B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN 48," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

 

 

Minta Pengembangan E50

Prabowo melihat keberhasilan itu bisa direplikasi pada BBM jenis bensin. Maka, Bahlil diminta untuk menyiapkan langkah-langkah untuk menerapkan campuran 50% bioetanol dengan bensin untuk menjadi E50.

"Nah belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E20,E50," kata dia.

Langkah tersebut tak lain untuk mengurangi ketergantungan impor. Mengingat masih tingginya kebutuhan akan konsumsi BBM nasional yang mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) per tahun.

"Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama, hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri," tegas dia.

 

 

Pemerintah Siapkan E20 Dua Tahun Lagi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menargetkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dicampur 20 persen bioetanol atau E20 dalam dua tahun kedepan. Lahan seluar 2 juta hektare (ha) akan disiapkan untuk produksi bioetanol.

Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman diminta menyiapkan lahan produksi bioetanolnya.

"Ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, kita membahas agar 2 tahun mendatang kita sudah bisa produksi paling kurang E20. Oleh karena itu tadi Mentan diminta menyiapkan rencana termasuk lahan dan seterusnya," ungkap Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6