Bahlil Bentuk Tim Khusus Bahas Daftar Masalah RUU Migas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Ia pun telah membentuk tim lintas kementerian untuk mematangkan pembahasannya.

Surat presiden (surpres) terkait RUU tersebut sudah ditandatangani oleh Prabowo Subianto. Menindaklanjutinya, Bahlil akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas bersama tim yang baru dibentuk.

"Untuk surpresnya sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan sekarang kami dari ESDM sebagai koordinatornya nanti, sudah akan membentuk tim lintas kementerian, suratnya pun sudah saya keluarkan," ucap Bahlil di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2026).

"Nanti setelah itu kami akan melakukan rapat untuk menyusun DIM-nya. Karena undang-undang itu adalah inisiatif dari DPR, tugas eksekutif adalah membuat DIM-nya," imbuhnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai poin-poin yang akan dibahas, Bahlil belum bersedia bicara banyak. Pasalnya, tim pembahas dari pihak pemerintah baru saja dibentuk.

"Nah, DIM-nya, timnya saja baru dibentuk, jangan dulu tanya isinya lah, ya. Nanti kalau sudah waktunya kami akan menyampaikan tentang isinya," tegas dia.

Sebagai informasi, RUU Migas merupakan perubahan aturan yang diusulkan oleh anggota parlemen. Pihak pemerintah berwenang untuk menyisir dan menyusun DIM sebelum melanjutkan pembahasan bersama DPR.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Badan Usaha Khusus (BUK) minyak dan gas bumi (migas) akan berada langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto. Sederet langkah pembentukannya tengah disiapkan.

Salah satunya seiring dengan pembahasan RUU Migas atas inisiatif DPR yang sedang berjalan. Meski begitu, Bahlil belum mengonfirmasi secara jelas apakah BUK Migas nantinya akan menggantikan peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Saya akan sampaikan di saat pembahasan undang-undang. Tapi lembaganya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden, dan itu sudah clear, tidak untuk diperdebatkan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Ia mengaku akan mencari formula yang tepat terkait kehadiran BUK Migas nantinya, termasuk pada aspek penerbitan perizinan dalam kegiatan usaha hulu migas. Ia ingin memangkas hambatan perizinan yang menyangkut banyak pihak.

"Tinggal kita mencari formulasi regulasi yang memperkuat BUK terutama dalam perizinan. Kita tidak ingin perizinan yang lintas sektor itu menjadi penghambat terhadap peningkatan lifting kita, dengan tidak mengurangi proses-proses sebagaimana mestinya dalam kewenangan kementerian masing-masing," jelas Bahlil.

Menurutnya, BUK Migas akan mempertimbangkan skema pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas agar saling menguntungkan antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) swasta.

"Modelnya saja yang kita akan dorong sekaligus fleksibilitas dalam rangka negosiasi terhadap bagian swasta maupun bagian pemerintah, baik cost recovery ataupun bentuk lainnya yang bisa sama-sama menguntungkan," imbuh dia.

Bahlil juga belum menjawab secara mendalam ketika ditanya soal pembeda lembaga baru tersebut dengan SKK Migas. "Saya belum bisa menjawab sampai ke sana, tapi saya katakan bahwa badan usaha khusus ini akan berada dan di bawah tanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden," tegasnya.