Kementerian ESDM Patok Kuota Nikel 2026 Maksimal 300 Juta Ton

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan hasil revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) komoditas nikel untuk tahun produksi 2026. Kuota produksi nikel untuk tahun ini disepakati berada di kisaran 290 juta hingga 300 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, memastikan seluruh dokumen RKAB nikel tersebut telah rampung diterbitkan.

"Totalnya antara 290 hingga 300-an juta ton. Sudah, sudah (terbit semua)," ujar Tri saat ditemui di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Penetapan angka terbaru ini tercatat lebih tinggi dibandingkan proyeksi RKAB awal tahun yang berada di rentang 260 juta hingga 270 juta ton.

Terkait penetapan kuota produksi untuk 2027 mendatang, Tri menjelaskan bahwa pemerintah terus mencermati laporan perkembangan stok global dari London Metal Exchange (LME) dan Shanghai Futures Exchange (SHFE). Laporan pasar menunjukkan saat ini terjadi surplus pasokan (oversupply) sekitar 750 ribu ton.

"Nikel itu kan ada pembahasan terkait dengan stok yang ada di LME sama SHFE. Nah, itu kan over sekitar 750 ribu ton," jelasnya.

Di sisi lain, Tri menyampaikan bahwa persetujuan RKAB untuk komoditas batu bara terbaru juga telah diketok di kisaran 700 juta ton. "Untuk batu bara di antaranya 700-an (juta ton) lah," tambahnya.

Guna mengantisipasi kelebihan pasokan yang kian menekan harga di pasar internasional, Kementerian ESDM menegaskan tidak akan memberikan tambahan kuota produksi nikel sepanjang sisa tahun 2026. Pengecualian hanya diberikan secara terbatas bagi smelter dalam negeri yang masih mengalami kekurangan pasokan bahan baku.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand) nikel di bursa global. Dengan tingkat produksi yang terkendali, harga nikel diharapkan tetap stabil dan terhindar dari kelesuan.

Tri menekankan, alokasi tambahan produksi yang sifatnya mengejar kebutuhan smelter tidak akan berdampak signifikan terhadap total volume nasional.

"Untuk nikel tidak ada kenaikan, kecuali hanya mengejar untuk smelter yang masih kekurangan suplai," tegas Tri.

Langkah pengendalian ini dipilih agar industri pertambangan dan pengolahan nikel nasional tetap memiliki daya saing serta kepastian harga yang sehat dalam jangka panjang.