Cair Sebelum Desember, 112 Ribu UMKM Sumatera Dapat Banpres

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membeberkan strategi dan capaian pemulihan ekonomi di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengapresiasi dukungan Kemendagri yang mengawal koordinasi lintas daerah selama proses verifikasi dan penyaluran bantuan di lapangan.

"Tanpa support dan dukungan Kementerian Dalam Negeri, apa yang menjadi tugas dan tupoksi kami Kementerian UMKM tentunya menjadi berat," ujar Maman dalam Rapat Koordinasi Satgas PRR Pascabencana Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Maman menjelaskan, Kementerian UMKM mengemban sejumlah mandat utama, yaitu menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) bagi sekitar 200 ribu usaha mikro, memperbaiki 11 unit alat produksi yang rusak, merevitalisasi satu Rumah Produksi Bersama, serta memberdayakan 12.386 pelaku UMKM terdampak.

Maman memaparkan proses verifikasi penyaluran Banpres di 48 kabupaten/kota dari total 50 daerah yang mengajukan usulan. Dari 173 ribu data awal yang masuk dari dinas daerah, proses pembersihan data menghasilkan 112.849 penerima valid pada gelombang pertama.

"Dari 173 ribu data awal, hasil validasi dan cleansing menetapkan 112.849 usaha mikro siap menerima bantuan di tiga provinsi," tutur Maman.

Rinciannya, Aceh mencatat penerima terbanyak yakni 70.296 usaha mikro di 18 kabupaten/kota, disusul Sumatera Utara sebanyak 25.491 penerima di 19 kabupaten/kota, dan Sumatera Barat sebanyak 17.062 penerima di 13 kabupaten/kota.

Penyusutan data terjadi karena ditemukannya data anomali saat diverifikasi ke sistem Dukcapil, serta dikeluarkannya sekitar 23 ribu pelaku usaha yang tercatat sudah menjadi nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Penerima Banpres perbaikan usaha mikro ini adalah mereka yang sama sekali belum tersentuh akses perbankan. Bagi yang sudah terakses perbankan, di fase pertama sudah kami amankan melalui relaksasi pinjaman," tegas Maman.

Dana bantuan ini disiapkan agar pelaku usaha mikro dapat membeli kembali peralatan kerja pokok yang rusak terpapar bencana, seperti kompor, blender, dan perlengkapan dagang lainnya.

Untuk memenuhi sisa target sekitar 88 ribu pelaku usaha mikro pada tahap kedua, Kementerian UMKM membatasi waktu pengumpulan data dari para kepala daerah hingga 2 November 2026. 

"Sisa kurang lebih 80 ribuan ini kita masukkan ke dalam tahap kedua. Kami sedang berkoordinasi dengan semua kepala daerah, dan tahap kedua ini deadline-nya tanggal 2 November," ucapnya.

Maman menegaskan, seluruh proses pencairan Banpres tahap pertama maupun kedua targetnya rampung 100% sebelum Desember 2026, sesuai arahan langsung Presiden RI.

"Ini perintah langsung agar beban penggiat usaha mikro di tiga provinsi ini bisa ringan dan mereka bisa kembali melanjutkan aktivitas ekonominya," pungkas Maman.