Menteri PU Bongkar 6.000 Pegawai Terlibat Judi Online

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkap adanya ribuan pegawai di instansinya yang terindikasi terlibat judi online (judol) serta manipulasi absensi internal. Temuan serius ini menjadi alasan kuat di balik keputusan Dody untuk merotasi sejumlah besar pegawai di kementerian tersebut.

Ia mengaku telah mengantongi data sekitar 6.000 pegawai di lingkungan Kementerian PU yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Data valid tersebut diperoleh langsung berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Dody, pelanggaran disiplin ini telah berlangsung cukup lama akibat lemahnya penindakan serta kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian yang saling melindungi.

“Ini bukan data saya, ini data PPATK. Judol itu pidana,” tegas Dody dalam keterangan resmi, Kamis (16/7/2026).

Dody menjelaskan, jumlah 6.000 orang tersebut setara dengan sekitar 15 persen dari total pegawai di Kementerian PU yang diduga terpapar lingkaran judol. Kendati demikian, ia belum merinci lebih lanjut mengenai nilai total transaksi, periode pemantauan, maupun status pemeriksaan terkini terhadap para pegawai tersebut.

Selain itu, Dody juga belum memerinci berapa banyak pegawai yang telah dijatuhi sanksi disiplin atau kasusnya resmi diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Tak hanya masalah judi online, Dody juga menyoroti pelanggaran disiplin lainnya terkait manipulasi absensi elektronik yang disebut-sebut melibatkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai. Jumlah fantastis tersebut setara dengan satu dari sepuluh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.

“Bayangkan, 3.000–4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” ujar Dody berang.

Praktik kecurangan ini baru terungkap setelah sistem absensi elektronik internal diperbaiki secara menyeluruh dan pengawasannya diperketat. Dody menyayangkan pelanggaran serupa sebelumnya sangat sulit diproses karena adanya kendala hubungan pertemanan antarkelompok atau ikatan angkatan pegawai.

Menurutnya, kondisi psikologis kelompok tersebut membuat mekanisme pemeriksaan dan penegakan disiplin mandek. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kerap dilindungi oleh rekan sejawatnya, sehingga kasus pelanggaran tidak pernah berlanjut hingga ke tahap penindakan tegas.

Hingga saat ini, Dody belum membeberkan modus spesifik yang digunakan para pegawai untuk memanipulasi sistem absensi digital tersebut. Ia juga tidak menyebutkan apakah ribuan pegawai itu melakukan pelanggaran secara bersamaan atau merupakan akumulasi temuan dari periode pemeriksaan tertentu.