Sukses

Masyarakat Paling Banyak Ngadu ke YLKI soal Jasa Keuangan, Capai 882 Pengaduan

YLKI mengungkapkan tren pengaduan konsumen di tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Liputan6.com, Jakarta Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo mengungkapkan tren pengaduan konsumen di tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Angka tersebut disampaikannya mencapai 882 pengaduan yang didominasi oleh jasa keuangan, transportasi, belanja online, perumahan, hingga minyak goreng.

Dia menyebut ada komoditas baru yang masuk dalam pengaduan YLKI, yakni minyak goreng, yang mana fenomena ini muncul pada awal tahun 2022.

Konsumen banyak melakukan pengaduan terkait masalah harga dan kelangkaan minyak goreng. Bahkan, masuk ke 5 besar pengaduan konsumen pada YLKI.

"Ada komoditas baru yang masuk dalam pengaduan YLKI, yaitu minyak goreng yang mana sebelumnya belum ada. Tapi ini fenomena baru, kita tahu masalah harga, dan juga langka itu juga banyak yang dikeluhkan konsumen kepada YLKI," ujar Rio dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Tak hanya minyak goreng, sektor transportasi juga masuk dalam lima besar pengaduan konsumen kepada YLKI, yakni permasalahan yang diadukan terkait perubahan kebijakan jasa transportasi di DKI Jakarta yakni permasalahan tap in dan tap out menjadi persoalan bagi konsumen yang tenar ada double pendebitan.

"Memang sebelumnya belum masuk 5 besar, tetapi di tahun 2022 ini ada insiden khususnya di Jakarta," terang dia.

Rio pun merincikan sebanyak 32,9 persen untuk jasa keuangan, transportasi 19 persen, belanja online 8,5 persen, perumahan 7,3 persen, dan minyak goreng 7,1 persen.

"Pengaduan konsumen meningkat secara signifikan 3 tahun terakhir, di tahun 2020 402 pengaduan, tahun 2021 ada 535 pengaduan dan 2022 ada 882 pengaduan. Dominasi jasa keuangan masih sangat dominan," kata dia.

Di sisi lain, dalam 5 tahun terakhir tren komoditas pengaduan, yakni jasa keuangan 39,40 persen, e-commerce 10 persen, perumahan 9 persen, listrik 2 persen dan telekomunikasi 11 persen.

"Ini tren 5 tahun terakhir jasa keuangan tetap mendominasi," tambahnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pesan Jokowi ke Industri Jasa keuangan: Tak Ada Alasan untuk Tidak Optimistis

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan pelaku industri jasa keuangan pada hari ini. Hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar beserta jajarannya, perwakilan industri perbankan, perwakilan industri pasar modal, dan perwakilan industri keuangan non-bank (IKNB).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, dalam pertemuan ini OJK menyampaikan persiapan pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari 2023. Di samping itu, pertemuan juga berisi dialog terkait perkembangan terakhir dari sektor jasa keuangan maupun industri yang berada di dalamnya.

"Pada kesempatan itu pula kami dan para pimpinan asosiasi industri jasa keuangan menyampaikan bagaimana rencana, prospek, dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi, dimitigasi, dan ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga sekalipun kondisi perekonomian global penuh tantangan dan tidak mudah, kita harus memitigasi dampak dari kondisi tadi itu," jelas Mahendra dalam keterangan tertulis, Senin (16/1/2023).

"Juga tentu kita menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden, kinerja dan kondisi serta pertumbuhan dari sektor jasa keuangan dalam mendukung dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga baik," imbuhnya.

 

3 dari 3 halaman

Arahan Jelas

Menurut Mahendra, Presiden Jokowi memberikan arahan yang sangat jelas, utamanya agar seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan terus menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2022 ke depan.

Dengan berbagai pengalaman dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang berat selama pandemi, lanjut Presiden, maka tidak ada alasan untuk tidak optimistis menghadapi tahun 2023 ini.

"Tentu sinergi, koordinasi, kerja sama, dan upaya bersama baik pemerintah, kami dalam hal ini regulator di sektor jasa keuangan, maupun bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk anggota KSSK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS, serta yang lebih penting lagi, seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha, investor, industri jasa keuangan, yang akan menentukan pada gilirannya nanti bahwa tahun 2023 ini pun akan setidaknya sama baiknya—kalaupun tidak lebih baik lagi—dari tahun 2022," ungkapnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.