Lemahnya Perlindungan Konsumen E-Commerce dan Pinjol Dibongkar YLKI

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, sektor ekonomi digital sepanjang 2025 masih memperlihatkan masih lemahnya perlindungan konsumen di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini diketahui dari pengaduan terkait persoalan di belanja online, pinjaman daring, hingga layanan digital.

Ketua YLKI, Niti Emiliana mengatakan, permasalahan pembiayaan dan leasing banyak berkaitan dengan praktik penagihan yang tidak beretika, dugaan penipuan, serta perjanjian pembiayaan yang tidak transparan dan memuat klausula baku yang merugikan konsumen.

Bahkan, lanjut dia, maraknya pinjaman daring juga bermasalah, baik yang berizin maupun ilegal. Kondisi ini menunjukkan pengawasan terhadap industri keuangan digital masih lemah, sehingga konsumen rentan mengalami kerugian. 

“Banyak masyarakat terpaksa menggunakan layanan digital untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi, namun justru terjebak dalam praktik yang merugikan,” ujar Niti dalam keterangan, Rabu (14/1/2026).

Selain jasa keuangan digital, pengaduan di sektor belanja online juga terus bermunculan. Konsumen kerap mengeluhkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan, barang tidak dikirim, proses pengembalian dana yang rumit, hingga penipuan. Dalam banyak kasus, beban risiko justru dialihkan kepada konsumen dan kurir, sementara platform digital belum sepenuhnya bertanggung jawab atas sistem yang mereka kelola.

“Ketiadaan aturan yang tegas, termasuk dalam praktik pembayaran cash on delivery atau COD, membuka ruang konflik dan ketidakadilan di lapangan,” ujar Niti menambahkan.

Tak hanya itu, sektor telekomunikasi sebagai penopang utama ekonomi digital juga masih menyisakan banyak persoalan. Gangguan jaringan internet, sulitnya penghentian layanan pascabayar, serta ketidakjelasan standar kualitas layanan dinilai merugikan konsumen.

“Tanpa layanan telekomunikasi yang adil dan berkualitas, ekosistem ekonomi digital tidak akan berjalan sehat,” tegas Niti.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 1.977 pengaduan konsumen dari berbagai sektor yang terdiri dari 1.011 laporan individu dan 966 laporan kelompok. Jasa keuangan dan belanja daring mendominasi laporan, mencerminkan rapuhnya sistem perlindungan konsumen di tengah tekanan ekonomi masyarakat.

Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan, konsumen laki-laki paling banyak mengadu selama tahun 2025. Catatan ini dianggap cermin dari masih rapuhnya sistem perlindungan konsumen di Indonesia.

“Data pengaduan individu tahun 2025 menunjukkan bahwa konsumen laki-laki lebih banyak tercatat mengajukan pengaduan dibandingkan konsumen perempuan,” katanya dalam keterangan, Rabu (14/1/2026).

Ia menyampaikan, dibandingkan dengan data sejak 2021, jumlah pengaduan konsumen terus meningkat setiap tahunnya, yang mencapai puncaknya pada 2025. Pihaknya memandang bahwa kenaikan pengaduan pada 2025 berkaitan erat dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, yang tidak sebanding dengan kondisi ekonomi dan kemampuan finansial rumah tangga.

Bahkan, pengaduan yang masuk seringkali bermotif hak konsumen diabaikan, pengaduan tidak ditanggapi, dan penyelesaian sengketa berjalan lambat serta tidak berkeadilan.

Sepanjang 2025, ia melanjutkan, masyarakat dihadapkan pada berbagai tekanan ekonomi, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakpastian pendapatan, hingga kenaikan biaya hidup. Dalam kondisi tersebut, banyak konsumen terdorong untuk menggunakan jasa keuangan. Seperti perbankan, pembiayaan, maupun pinjaman daring, sebagai strategi bertahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Tren pengaduan menunjukkan kenaikan signifikan selama lima tahun terakhir,” ucapnya.

Ia menguraikan, sepuluh besar pengaduan konsumen sepanjang 2025 masih didominasi oleh sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar dan layanan esensial masyarakat.