Konsumen Malah Digugat Balik? YLKI Bongkar Rahasia Kelam Lemahnya UU Perlindungan

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan komitmen untuk terus mendorong penguatan perlindungan konsumen di Indonesia. Langkah ini dinilai mendesak menyusul masih lemahnya regulasi dan kelembagaan perlindungan konsumen, di tengah meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat dari berbagai sektor usaha.

Ketua YLKI, Niti Emiliana, menyoroti belum disahkannya amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga saat ini. Kondisi tersebut dinilai membuat posisi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen masih rentan, bahkan kerap menghadapi ancaman pembungkaman melalui gugatan balik dan tekanan hukum saat memperjuangkan kepentingan publik.

“YLKI juga menyoroti persoalan regulasi dan kelembagaan perlindungan konsumen yang belum diperkuat secara serius. Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga kini belum disahkan,” ujar Niti dalam keterangan, Rabu (14/1/2026).

Berdasarkan temuan Bedah Pengaduan Konsumen 2025, ia memandang perlindungan konsumen membutuhkan perubahan yang mendasar dan berkelanjutan. Menurutnya, negara perlu mempercepat penguatan regulasi agar mampu mengikuti perkembangan ekonomi, khususnya di sektor digital dan jasa keuangan.

Selain regulasi, ia juga mendorong pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti penerapan Online Dispute Resolution (ODR). Mekanisme ini dinilai dapat memberikan solusi yang cepat, murah, dan adil bagi konsumen tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.

“serta memastikan kebijakan publik tidak dibuat secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen,” kata Niti.

YLKI juga mengingatkan agar setiap kebijakan publik disusun secara matang dan tidak tergesa-gesa, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen. Kebijakan yang tidak berpihak, menurut YLKI, berpotensi menimbulkan sengketa baru dan memperburuk kepercayaan publik.

YLKI menegaskan, meningkatnya pengaduan konsumen merupakan alarm keras bagi negara dan pelaku usaha. Tanpa perlindungan yang kuat, keadilan bagi konsumen hanya akan menjadi janji.

“Perlindungan konsumen bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi fondasi kepercayaan publik yang harus dijaga bersama oleh negara dan pelaku usaha,” tutupnya.