Redam Kenaikan Harga Beras, Pasar Rakyat Jadi Titik Distribusi SPHP

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memahami bahwa harga beras medium mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir dan mulai dirasakan sebagian masyarakat. Untuk menjaga keterjangkauan harga, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa penyaluran SPHP dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi.

Namun, pasar rakyat diprioritaskan karena menjadi salah satu acuan utama pergerakan harga beras di berbagai daerah. "Penyaluran beras SPHP terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama," kata Maino.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk membantu memperluas jangkauan distribusi, terutama ke pasar-pasar yang belum memperoleh pasokan SPHP secara optimal.

"Mohon teman-teman pemerintah daerah membantu, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan," ujarnya.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan tidak menambah beban masyarakat.

Menjaga Keterjangkauan Harga

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras masih menjadi salah satu penyumbang inflasi pada Juni 2026. Meskipun demikian, tekanan inflasi beras mulai melandai, dengan inflasi tahunan tercatat sebesar 3,98 persen, lebih rendah dibandingkan 4,55 persen pada Mei 2026.

Untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah memperkuat penyaluran SPHP melalui pasar rakyat agar masyarakat memiliki akses terhadap beras medium dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memperluas distribusi ke wilayah yang selama ini belum terjangkau secara optimal.

Penguatan penyaluran SPHP pada 2026 dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun, berbeda dengan pola sebelumnya yang lebih bersifat berkala mengikuti momentum tertentu. Dengan skema ini, ketersediaan beras SPHP di tingkat pedagang diharapkan dapat terjaga secara konsisten.

Hingga 29 Juni 2026, realisasi penyaluran SPHP secara nasional telah mencapai 393,4 ribu ton atau sekitar 47,56 persen dari target tahunan sebesar 828 ribu ton.

Di tingkat lapangan, distribusi terus dilakukan hingga ke pedagang pasar, seperti penyaluran 8.575 kilogram beras SPHP kepada pedagang Pasar Legi, Surakarta, pada 30 Juni 2026.

Masyarakat dapat memperoleh beras SPHP berkualitas medium dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada kisaran Rp12.500–Rp13.500 per kilogram sesuai zona wilayah.

Sebagai penopang intervensi harga, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai 5,17 juta ton berdasarkan data Bapanas per 23 Juni 2026.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, memastikan ketersediaan beras nasional tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. Bahkan beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah," kata Amran.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menambahkan bahwa jaringan distribusi dan pergudangan Bulog di seluruh wilayah telah disiagakan untuk mendukung percepatan penyaluran SPHP ke pasar. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga pangan serta memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau.