BPS Ungkap Alasan Krusial di Balik Sensus Ekonomi 2026

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali memperbarui data struktur perekonomian nasional termasuk peta kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini menjadi pijakan penting dalam penyusunan kajian dan arah kebijakan ekonomi ke depan.

"Sensus ekonomi itu kegiatan kita yang jelas itu sepuluh tahun sekali. Terakhir 2016, sekarang kita melaksanakan lagi di tahun 2026," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud dikutip dari Antara, Minggu (9/8/2026).

Edy menilai, data Sensus Ekonomi 2016 sudah tidak lagi relevan untuk menggambarkan lanskap ekonomi saat ini. Sepanjang satu dekade terakhir, peta bisnis telah bergeser drastis. Pola produksi, pemasaran, distribusi, hingga transaksi masyarakat mengalami perubahan besar.

Maraknya perdagangan digital pun melahirkan beragam model bisnis baru, termasuk menjamurnya UMKM berbasis rumah tangga yang mengandalkan marketplace dan platform digital.

"Kalau kita kembali ke 2016, pasti kegiatan ekonomi itu sudah sangat berubah. Cara orang memproduksi barang sudah berubah, cara orang memasarkan, mendistribusikan barang sudah berubah," katanya.

Atas dasar itulah, pemotretan ulang terhadap struktur ekonomi secara menyeluruh mutlak dilakukan BPS pada tahun ini.

Proses pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 telah berjalan sejak Mei dan dijadwalkan rampung pada Agustus 2026. Hingga 7 Agustus, progres pendataan tercatat telah menyasar sekitar 86 persen dari total estimasi populasi usaha.

Terkait keamanan data, Edy memastikan bahwa informasi individual para pelaku usaha dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang Statistik. Data yang nantinya disajikan kepada publik hanya dalam bentuk agregat (gabungan), bukan rincian data perorangan.

Hasil akhir sensus ini diproyeksikan memberikan gambaran utuh mengenai karakteristik dan peta kekuatan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, partisipasi aktif para pelaku bisnis sangat krusial.

"Kalau kita tidak disensus atau kita tidak didata, barangkali kita dianggap tidak ada. Enggak pernah ada rekaman dari data kita di dalam sensus ekonomi, berarti kita tidak ada dalam gambaran itu," kata Edy.