Ini Dampak Pelemahan KPK ke Sektor Ekonomi

Dampak lemahnya KPK, menurutnya, membuat pembangunan tidak berkelanjutan atau rapuh. Itu karena praktik korupsi tidak akan membuat pembangunan menjadi sehat, berkualitas dan berkelanjutan.

Karena itu, menurutnya, RPJMN yang telah diukur sedemikian rupa tidak menjadi perhatian bagi koruptor. Yang mereka inginkan adalah merebut semua sumber daya secepat mungkin dan sebanyak mungkin untuk memperkuat cengkeraman politik mereka.

Faisal juga menilai, saat ini penerimaan pajak jalan bukan karena potensi pajak Indonesia yang rendah, tetapi karena penggelapan pajak masih merajalela, koruptor mengamankan uang mereka di luar negeri.

"Membuat kita semakin kekurangan darah segar untuk mendorong pembangunan. Sudah koruptor ini harus digantung di Monas karena dia telah mencuri barang curian yang dia bawa ke luar negeri. Dosa berlipat ganda, di bagian dasar kerak neraka itu," katanya.

Tidak berhenti sampai di situ, dampak rapuh KPK akan membuat investasi cukup banyak tetapi hasilnya tidak akan signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang saat ini hanya sekitar 5 persen.

Sementara itu, pemerintah, bisnis, dan sektor keuangan khususnya untuk menggerakkan perekonomian tidak begitu baik. Terrpaksa untuk memacu pertumbuhan, tidak ada pilihan lain selain berutang atau mengandalkan dana asing.

"Sementara itu kemampuan negara untuk menghasilkan devisa tidak meningkat, karena terus turun sehingga kita rentan terhadap guncangan eksternal. Jadi kalau kita bisa meyakinkan Pak Jokowi seperti ini, dia akan segera membuat Perppu," tutupnya.