Uang Assalamualaikum, Kode Fee Proyek Eks Sekjen MPR

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ma'ruf Cahyono menggunakan istilah dalam meminta fee atau imbalan dalam menawarkan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR.

"Penawaran pekerjaan di Setjen MPR RI, para calon rekanan terlebih dulu dimintai fee oleh MC, dengan istilah ‘uang hangus’ atau ‘uang assalamualaikum’, yang besarnya sekitar 10 persen dari nilai paket pekerjaan," kata  Achmad Taufik Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Dia menuturkan, nominal uang yang diterima oleh Ma'ruf dari fee 'uang assalamualaikum' tersebut nilainya total Rp 7 miliar, baik secara langsung maupun lewat perantaranya Zakaria.

Selain itu, Ma'ruf Cahyono juga disebut Taufik memerintahkan para staf yang menangani pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR RI, agar menunjuk penyedia barang dan jasa sesuai yang dikehendakinya atau yang disampaikan Zakaria, melalui mekanisme penunjukan langsung (PL).

"Selanjutnya, berdasarkan hasil penyidikan, MC diduga menerima akun trading pada salah satu korporasi pialang dari rekanan yang memenangkan paket pekerjaan di lingkungan Setjen MPR RI. Nilai akunnya, diperkirakan mencapai Rp 14,4 miliar," ungkap Achmad.

Bahkan, kata Taufik, Ma'ruf Cahyono juga diduga membuka akun rekening nominee atas nama Fauzul Akhyar, selaku pihak swasta dari PT Valbury Ecapital International (VEI), yang juga merupakan penyedia alat tulis kantor (ATK) di lingkungan Setjen MPR.

"Di dalam rekening dan akun tersebut, antara tahun 2021-2022, MC diduga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp16,4 miliar. Sehingga terhadap dua penerimaan di dalam rekening dan akun trading sebagai rekening penampungan tersebut, MC diduga telah menerima gratifikasi mencapai sekitar Rp30 miliar," ungkap Taufik.

Atas penerimaan tersebut, Taufik menyebut Ma'ruf Cahyono tidak dapat membuktikan bahwa semua penerimaan tersebut berasal dari sumber yang sah.

Selain itu, tersangka juga selama ini juga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal uang tersebut diterima.

Lebih jauh, Taufik mengatakan,  dalam penyidikan, tim KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga merupakan hasil penerimaan dari para rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR.

Mulai dari satu unit sepeda motor merek Harley Davidson; satu unit Mobil merek Rubicon; satu buah gitar senilai Rp 10 juta; satu unit sepeda merek Brompton senilai Rp 30 juta; barang bukti elektronik (BBE) berupa satu telepon genggam merek Samsung tipe Z Fold senilai Rp20 juta.

Lalu uang senilai Rp1,9 Miliar yang digunakan untuk membiayai renovasi rumah pribadi MC di Gandul Depok; serta sejumlah uang yang digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan anak Ma’ruf pada bulan November 2020.

"KPK masih terus melakukan penelusuran terhadap aset dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara," kata Taufik.

Atas perbuatannya, Ma’ruf Cahyono disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.