Belum Finalisasi, Menteri PKP Perkirakan Alokasi Rumah Bersubsidi di Kota Bandung 3-5 Ribu Unit

Liputan6.com, Bandung - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta Kota Bandung turut serta dalam program rumah bersubsidi. Dia mengklaim, dapat mengalokasi pembangunan rumah bersubsidi sebanyak 3-5 ribu unit. 

Pernyataan itu disampaikan Maruarar saat melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Selasa, 3 Juni 2025. Meski demikian, jumlah alokasi untuk Kota Bandung tersebut diaku bakal difinalisasi dalam waktu dekat.

“Kalau Kota Bandung mau 3.000, kita kasih 3.000. Kalau mau 5.000, kasih 5.000,” kata dia dikutip melalui siaran pers.

Berdasarkan peta jalan dari tim Satgas Perumahan, program rumah bersubsidi ini menargetkan pembangunan 3 juta rumah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 1 juta unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, sedangkan 2 juta unit akan dibangun untuk masyarakat di pedesaan.

Dalam kunjungannya itu, Maruarar juga ingin memastikan, kebijakan-kebijakan pemerintah diketahui dan bisa sampai ke masyarakat. Pemerintah di daerah, katanya, harus aktif memberikan sosialisasi program dari pusat termasuk program rumah bersubsidi.

“Kasihan kalau rakyat Bandung belum banyak tahu. Contohnya tadi saya tanya, tahunya di mana? Pas di sini,” kata Maruarar. “Banyak pegawai yang belum punya rumah,” imbuhnya.

Program ambisius ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan fokus menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin.

Selain untuk menekan angka backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, program ini juga diharapkan menjadi stimulus besar bagi sektor properti dan penciptaan lapangan kerja.

Rumah untuk ART

Diberitakan Liputan6 sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membidik peluang penyaluran rumah subsidi ke asisten rumah tangga (ART). ART dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan mendapatkan prioritas.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan dalam mengejar segmen pekerjaan non-formal seperti ART ini perlu perhatian khusus. Maka dari itu, sosialisasi terus digencarkan berkaitan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kemudian juga kita perlu bicara dengan perbankan-nya, bank penyalur, adakah skema-skema inovasi yang bisa digunakan untuk menjaring peminatan asisten rumah tangga atau ART ini. Kalau itu sudah ketemu, baru kemudian kita akan upayakan," kata Heru di Jakarta, dikutip Rabu (21/5/2025).

Sebagai bagian dari upayanya, Heru telah menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaring konsumen dari ART. Nantinya, ART yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan diprioritaskan mendapat layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

"Karena ART-ART yang mengiur BPJS TK itu yang menjadi sasaran utama kami untuk nanti kita prioritaskan penawaran KPR FLPP. Karena kalau mereka istilahnya untuk iuran BPJS TK maupun BBJS Kesehatan yang lancar, ya itu akan menjadi keyakinan bagi perbankan untuk elektabilitasnya," tuturnya.

Selanjutnya, kemampuan ART untuk membayar cicilan KPR rumah subsidi juga akan dihitung oleh perbankan. "Kemudian akan dicek juga nanti perbankan terkait dengan kemampuan ngangsurnya dan sebagainya," terangnya.