Banyak Rugikan Negara, BPTD Jateng Geber Sosialisasi Larangan Kendaraan ODOL

Sosialisasi larangan kendaraan ODOl di Jateng. (Istimewa)

Liputan6.com, Semarang - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jawa Tengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggeber sosialisasi larangan kedaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) atau kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih.

Kepala BPTD Jateng Ardono menyatakan, sosialisasi ini merupakan salah satu upaya menekan potensi penyebab kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran ODOL, kata dia, juga mengakibatkan kerugian bagi pemerintah dan juga masyarakat.

Libatkan Banyak Kementerian, Pemerintahnya Diminta Gelar Rapat Gabungan Atasi Masalah ODOL

“Kerugian yang paling mudah kita temukan adalah rusaknya infrastruktur jalan yang berdampak langsung seperti terhambatnya arus lalu lintas yang seringkali mengakibatkan kemacetan dan pencemaran udara,” jelas Ardono, Selasa 6 Februari 2024.

Ia menyampaikan, berdasar catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), negara rugi Rp 43 triliun per Tahun untuk memperbaiki permukaan jalan dan jembatan yang rusak akibat ODOL.

"Kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan Zero ODOL di Jawa Tengah serta mengampanyekan Keselamatan transportasi adalah tanggung bersama," sambungnya.

Ia mengatakan, penananganan ODOL tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sendiri tetapi perlu dilakukan secara sinergi juga terpadu bersama instansi terkait agar penertiban ODOL bisa dilakukan dari hulu sampai ke hilir.

"Misalnya pengawasan pada saat pembuatan badan kendaraan di karoseri dimensinya di buat sesuai aturan yang ada. Perlu juga mengoptimalkan moda lain untuk mengurangi beban distribusi barang di jalan raya dengan menggunakan moda Kereta Api barang dan Kapal Laut," ungkap Ardono.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pada 2020 seluruh jalan tol di Indonesia akan terbebas dari kendaraan kelebihan muatan dan dimensi (Over Dimension Over Load/ODOL).

2 dari 2 halaman

Dorong Pengusaha Patuhi Regulasi

Pengusaha minta penundaan kebijakan zero odol — Sejumlah truk melintasi ruas jalan tol Tangerang-Jakarta, Kota Tangerang, Banten, Rabu (2/3/2022). Apindo mengatakan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan (over dimension overload/ODOL) akan sulit dilaksanakan pada 2023 karena ekonomi terpuruk akibat covid-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kegiatan sosialisasi ini juga ditujukan untuk mendorong pengusaha angkutan barang mematuhi regulasi tentang kendaraan angkutan barang dan mengoptimalkan koordinasi kerjasama serta sinergi antar instansi terkait dalam penegakan hukum.

Selain melalui kegiatan sosialisasi Zero ODOL, keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan keselamatan jalan juga dilakukan melalui kegiatan penegakan hukum bersama dengan para pemangku kepentingan terkait.

"Pada tahun 2023, BPTD Kelas II Jateng melakukan penegakan hukum di 7 (tujuh) satuan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB ) yang terdapat di Jawa Tengah, dari 141.197 kendaraan yang di periksa, sebanyak 9.453 kendaraan ODOL," papar Ardono.