Alasan Penerima Subsidi BPJS di Sukabumi Dipangkas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi merasionalkan kuota penerima subsidi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan ini terpaksa diambil usai APBD tahun 2026 mengalami defisit anggaran kesehatan hingga Rp 18,816 miliar.

Kebutuhan ideal JKN daerah mencapai Rp 40,058 miliar per tahun. Namun, alokasi APBD 2026 dari pajak rokok, PAD, dan DAU Kesehatan hanya tersedia sebesar Rp 21,241 miliar.

"Langkah rasionalisasi ini terpaksa kami ambil agar alokasi anggaran kesehatan yang terbatas bisa benar-benar tepat sasaran," kata Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, Selasa (15/9/2026).

Krisis anggaran ini dipicu penghentian bantuan pendanaan 40 persen dari Pemprov Jawa Barat yang setara Rp 16,023 miliar.

Selain itu, Kementerian Sosial menonaktifkan 33.381 jiwa peserta PBI-JK hingga pertengahan tahun ini senilai Rp 15,14 miliar.

"Pelepasan tanggungan dari pusat dan provinsi otomatis melempar seluruh beban perlindungan warga ke APBD kota," ujar Andang.

Dampaknya, Pemkot kini hanya memprioritaskan subsidi bagi warga miskin Desil 1 sampai 5, penderita penyakit kronis, penyakit degeneratif serta bayi baru lahir.

Sementara itu, warga kategori mampu pada Desil 6 sampai 10 diminta menyokong pembiayaan kesehatan secara mandiri berdasarkan data sosial ekonomi terbaru.

"Masyarakat yang tergolong mampu kami imbau untuk mengalihkan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan secara mandiri," tutur Andang.

Sebagai jaring pengaman, Pemkot menyiapkan Program Bantuan Kesehatan Daerah (BANKESDA) untuk penanganan darurat warga rentan di RSUD R Syamsudin SH, dan RSUD Al-Mulk.

"Pemkot Sukabumi tetap berkomitmen hadir melindungi kelompok rentan agar alokasi anggaran transparan dan berkelanjutan," jelas dia.