Kendaraan Listrik Masih Istimewa di Jakarta, Ini Buktinya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tetap memberikan berbagai insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kebijakan ini mencakup pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga pengecualian dari aturan ganjil genap.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov DKI dalam mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan sekaligus mendukung transisi energi bersih di sektor transportasi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan kebijakan ini selaras dengan aturan pemerintah pusat. Hal itu merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ terkait pemberian insentif fiskal untuk kendaraan listrik.

“Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan ketentuan, yakni tetap memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai,” ujar Lusiana dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).

Menurut Lusiana, insentif ini bukan hanya soal keringanan pajak, tetapi juga bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Ibu Kota.

Pemprov DKI Jakarta ingin mendorong masyarakat beralih ke kendaraan berbasis energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Dengan begitu, diharapkan kualitas udara di Jakarta dapat terus membaik seiring berkurangnya emisi dari kendaraan konvensional.

Selain insentif fiskal, kendaraan listrik juga masih mendapatkan keistimewaan berupa bebas aturan ganjil genap. Kebijakan ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

“Kami tetap mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Ini bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi,” jelasnya.

Syafrin menambahkan, kebijakan tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi emisi serta memperkuat sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Syafrin menilai pengembangan kendaraan listrik tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan ini harus menjadi bagian dari strategi mobilitas perkotaan yang lebih luas.

Artinya, selain mendorong penggunaan kendaraan listrik, pemerintah juga tetap perlu memperkuat transportasi publik serta menerapkan kebijakan lingkungan yang konsisten.

“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendukung transisi energi bersih melalui insentif yang sejalan dengan kebijakan nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan transportasi perkotaan,” tutupnya.