Mendagri Ungkap Alasan Biaya Sekolah di Singapura Lebih Hemat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pengalaman membiayai sekolah anak-anak saat tinggal di Singapura. Tito mengaku biaya menyekolahkan anak di negara tersebut justru lebih murah dibandingkan di Jakarta.

Tito mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan anaknya saat itu lebih rendah daripada ketika mereka bersekolah di Jakarta.

"Ini saya tidak membanggakan Singapura, tapi pengalaman aja. Saya merasa kok lebih murah kok di Singapura nyekolahin anak dibanding dengan di Jakarta, jujur aja," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I 2026, Senin (3/8).

Ia menceritakan pengalamannya menyekolahkan anak di salah satu sekolah unggulan di Jakarta. Menurut Tito, beban biaya yang harus disiapkan lebih besar dibandingkan saat anak-anaknya bersekolah di Singapura pada 2008.

"Saya hitung satu anak Rp 1,6 juta. Tiga anak Rp 4,8 juta. Saya harus ngasih makan mereka uang jajan Rp 50 ribu per hari. Jadi tiga anak Rp 150 ribu. Karena jauh dari rumah dan saya enggak bisa ngantar," ujarnya.

Selain biaya sekolah, Tito mengatakan dirinya juga harus membeli kendaraan, membayar sopir, dan menanggung biaya bahan bakar.

"Karena saya juga butuh kendaraan, saya harus beli kendaraan buat anak saya tiga. Setelah itu perlu sopir, bayar sopir. Perlu bensin. Jadi hitungannya Rp 4,8 juta ditambah sopir, ditambah beli mobil, tambah bensin, tinggi," sambungnya.

Tito kemudian membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan Singapura. Menurutnya, sekolah dasar (SD) di Singapura tidak mengenal istilah sekolah favorit karena seluruh sekolah memiliki standar yang sama.

"Karena sekolahnya standar semua, SD-nya, jangan salah. Itu di Singapura, mereka enggak punya sumber daya alam. Jadi mereka investasi di sumber daya manusianya dengan 30 persen anggaran buat pendidikan. Sehingga sekolahnya standar semua SD-nya," tutur dia.

Ia juga menilai sistem pendidikan di Singapura lebih efisien. Pemerintah setempat, kata Tito, menyediakan sekolah dengan kualitas yang relatif setara melalui standardisasi. Selain itu, sistem zonasi diterapkan melalui portal layanan publik digital sehingga siswa dapat bersekolah di lokasi yang dekat dengan rumah.

"Sedangkan sekolahnya subsidi. Saya ingat betul bayarnya 100 dolar per bulan. Saat itu kurs masih Rp 6.000 pada 2008. Jadi hanya Rp 600 ribu," terang Tito.

"Sedangkan di tempat yang lama, di Jakarta, Rp 1,6 juta. Kemudian ke sekolah jalan kaki karena cuma lima sampai tujuh menit. Mereka lebih sehat. Tidak perlu beli mobil, enggak perlu sopir, enggak perlu minyak (bensin) karena memang murah. Jadi intinya, kalau dari tekniknya, triknya bisa lebih murah," lanjutnya.