Kejagung Telusuri Dugaan Pencucian Uang di Kasus MBG

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) buka peluang menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, mengatakan penerapan pasal TPPU bisa dilakukan guna menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini.

"Pasti, kalau ada alat bukti, kita kejar," kata dia di Gedung BPA Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyebut penelusuran dugaan TPPU juga dilakukan untuk memulihkan kerugian negara, bukan hanya mempidanakan pelaku.

"Pasti kita akan mengejar pihak-pihak yang dianggap terlibat. Tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi bagaimana kita juga memulihkan kerugian negara dengan salah satu instrumen, yakni TPPU, terhadap pihak yang terkait dan menerima aliran dana," katanya.

Sampai saat ini, total sudah lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, serta Asep Yusuf Somantri (AYS) yang merupakan orang kepercayaan Sony. Terakhir, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono (AM).

Direktur Penyidikan Kejagung, Syarief Sulaeman Nadhi, mengatakan Program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang memiliki keterkaitan dengan sekolah penerima manfaat. Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru ditunjuk karena diduga memiliki hubungan dengan petinggi BGN.

Tak hanya itu, yayasan-yayasan tersebut disebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Meski demikian, mereka tetap mendapatkan kesempatan mengelola program yang menggunakan anggaran negara tersebut.

Syarief mengatakan penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga dalam berbagai pengadaan barang penunjang MBG. Praktik mark up itu diduga dilakukan sehingga anggaran yang digelontorkan tidak sepenuhnya mendukung operasional program.

Barang yang diduga mengalami mark up antara lain 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai Rp 1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Seluruh pengadaan tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan yang sedang didalami Kejagung.