Wamentrans Viva Yoga: Lampung Adalah Pencetak Sejarah Transmigrasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengungkap alasan Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi Pelepasan Transmigran Daerah Asal Tahun 2025. Menurutnya, Lampung memiliki nilai historis yang sangat kuat dalam perjalanan panjang kebijakan transmigrasi di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa Lampung telah menjadi bagian dari program perpindahan penduduk sejak masa kolonial Belanda.

“Kenapa hari ini kita ada di Lampung? Karena Lampung adalah pencetak sejarah transmigrasi,” ujar Viva Yoga dalam acara Pelepasan Transmigran Daerah Asal 2025 di Provinsi Lampung di Balai Keratun, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (16/12/2025).

Berdasarkan catatan sejarah, pada 1905 tenaga kerja dari wilayah Kedu, Jawa Tengah, diberangkatkan ke kawasan Gedong Tataan, Pesawaran, yang kemudian berkembang menjadi salah satu kawasan transmigrasi awal di Indonesia. Sejarah tersebut berlanjut setelah Indonesia merdeka.

Ia mengatakan bahwa pada 12 Desember 1950, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno kembali memberangkatkan transmigran ke Lampung dan Lubuklinggau. Peristiwa tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Bakti Transmigrasi.

“Momentum 12 Desember itu tidak bisa dilepaskan dari Lampung dan Lubuklinggau. Itu tonggak penting transmigrasi nasional,” katanya.

Menurut Viva Yoga, pemilihan Lampung sebagai lokasi pelepasan transmigran juga merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi daerah tersebut dalam mendukung program pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini.

Ia menilai Lampung bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga bagian aktif dari perjalanan transmigrasi nasional. Karena itu, penyelenggaraan pelepasan transmigran di Lampung dinilai memiliki makna simbolis yang kuat bagi keberlanjutan program transmigrasi ke depan.

“Dari sejarahnya memang sejak awal Lampung itu identik dengan warga transmigrasi. Tapi saya merasa bersyukur bahwa Lampung ini adalah contoh dari kesuksesan program transmigrasi,” ungkapnya.

Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa Provinsi Lampung kini telah mengalami perubahan peran dalam kebijakan transmigrasi nasional. Jika pada masa lalu Lampung dikenal sebagai daerah tujuan utama transmigrasi, saat ini provinsi tersebut justru menjadi daerah asal pengirim transmigran ke wilayah lain di Indonesia.

“Lampung sekarang tidak lagi menjadi daerah tujuan transmigrasi, tetapi telah berubah menjadi daerah asal transmigrasi,” ujarnya

Ia menilai perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial di Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Hal itu, kata dia, tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat serta stabilitas sosial di tengah keberagaman latar belakang suku, adat, dan budaya. 

Kondisi ini membuat Lampung dinilai siap berkontribusi lebih jauh dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional melalui pengiriman calon transmigran ke daerah lain yang masih membutuhkan sumber daya manusia.

Viva Yoga menambahkan bahwa keberhasilan Lampung dalam bertransformasi tidak lepas dari kemampuan masyarakatnya dalam hidup berdampingan secara harmonis.

“Perbedaan suku, agama, dan budaya tidak menjadi hambatan, tetapi justru memperkuat persatuan dan rasa kebangsaan,” katanya.

Ia menilai pengalaman sosial Lampung dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola keberagaman sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada kegiatan Pelepasan Transmigran Daerah Asal Tahun 2025 tersebut, pemerintah memberangkatkan sebanyak 75 kepala keluarga (KK) dengan total 255 jiwa yang berasal dari Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Para transmigran akan ditempatkan di dua lokasi, yakni kawasan Taramanu Tua, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, serta kawasan Torire, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

Viva Yoga menegaskan bahwa transmigrasi saat ini tidak lagi berorientasi pada perpindahan penduduk semata. “Program transmigrasi sekarang bukan hanya memindahkan orang, tetapi berorientasi pada peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa negara hadir melalui penyediaan rumah, pekarangan, dan lahan garapan sebagai bagian dari program reforma agraria. 

“Jadi program transmigrasi itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tanggung jawab dari negara adalah memberikan rumah, pekarangan, dan tanah garapan. Itu adalah sebagai bagian dari Reforma Agraria, memberikan tanah kepada orangnya,” jelasnya.

Setiap kawasan transmigrasi, lanjutnya, telah dipastikan memenuhi prinsip clean and clear, layak huni, layak usaha, dan layak berkembang, serta telah dikonsultasikan secara sosiologis dengan masyarakat lokal.

Viva Yoga juga menyampaikan bahwa sejak era Presiden Soekarno hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa definitif, 466 kecamatan, dan 116 kabupaten/kota, termasuk tiga ibu kota provinsi, yakni Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.

“Program-program transmigrasi ini telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan,” jelasnya.

Menurutnya, capaian tersebut menegaskan peran strategis transmigrasi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan dari desa untuk membuka wilayah terisolasi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.