Anggota Komisi IV kepada Menhut Raja Juli: Kalau Tidak Sanggup Tangani Banjir, Mundur Itu Mulia

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Rahmat Saleh meminta agar menteri yang tidak sanggup menangani bencana banjir dan longsor Sumatera untuk mundur dari posisinya.

Hal tersebut disampaikan Rahmat di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja di Komisi IV DPR.

"Bapak menteri yang saya hormati, satu nyawa sangat berharga, sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar bukan main-main," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Rahmat mencontohkan dua menteri di Filipina mundur karena tidak mampu mengatasi banjir. Menurutnya hal itu baru gentleman.

"Oleh karena itu saya pernah baca tanggal kemarin tanggal 18 November itu Kabinetnya pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya tapi gentlemen dua menterinya karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu," katanya.

"Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri tidak sanggup mengatasi ini mundur juga itu adalah tugas yang mulia menurut saya," sambungnya.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengungkapkan, ada indikasi pelanggaran hukum 12 perusahaan di Sumatera Utara yang diduga berkontribusi bencana banjir bandang di Sumatera

"Gakkum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara," kata Raja Juli dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (4/12/2025).

Raja memastikan penegakan hukum terhadap 12 lokasi subjek hukum itu akan segera dilakukan.

"Gakkum kami sedang ada di lapangan dan Insyaallah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini," ujarnya.

Selain itu, lnjutnya, pada Februari 2025, Kemenhut telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan total luas 526.144 hektare. 

Ke depan, Kemenhut juga akan mencabut 20 perizinan PBPH setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo.

"Akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang berkinerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di tiga provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persisnya, saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu," pungkasnya.