Membedah Fenomena Pengibaran Bendera One Piece, Benarkah Ada Unsur Pidana?

Liputan6.com, Jakarta Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), masyarakat diramaikan dengan fenomena pengibaran bendera One Piece di berbagai daerah. Fenomena ini muncul hingga mencuat di jagat maya pada awal Agustus 2025.

Saat itu, sejumlah warga turut membagikan foto hingga video pengibaran bendera Jolly Roger di beberapa tempat. Baik sendiri maupun bersanding dengan bendera Merah Putih.

Fenomena ini pun kemudian berkembang secara organik, di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari Sumatera Barat, Jawa Tengah hingga Banten.

Bahkan, di media sosial, tagar #BenderaOnePiece dan #StrawHatIndonesia menjadi trending, memancing berbagai tanggapan dari netizen, influencer, hingga tokoh politik.

Bahkan, sejumlah pejabat pemerintah pusat hingga daerah turut merespons atas fenomena yang ramai di masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai apa yang saat ini terjadi merupakan bagian atau bentuk dari masyarakat, dalam meluapkan ekspresinya.

"Hal-hal lain semua orang boleh berekspresi. Dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi itu mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih," kata Dedi Mulyadi saat dijumpai wartawan di sela rapat kerja dan konsultasi nasional APINDO, di Bandung, Selasa (5/8).

Dedi menegaskan, pengibaran bendera One Piece tak jadi masalah selagi tidak menyalahi aturan perundangan-undangan. Namun, bendera merah putih ditegaskannya mesti berada paling atas saat dikibarkan.

"Kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera merah putih. Tidak ada bendera lain di atas, semua bendera yang paling atas adalah merah putih,” tegasnya.

Berbeda, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) justru melarang warganya mengibarkan bendera bajak laut dari anime One Piece pada momen kemerdekaan Republik Indonesia ke 80.

"Kita harus jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, saja, itu yang paling penting," kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dikonfirmasi di Kantor Gubernur Jateng, Senin (4/8).

Aturan pelarangan pengibaran logo khas bajak laut One Piece itu disebutnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Meski, pihaknya telah mengetahui masyarakat dan para sopir truk mengibarkan bendera One Piece hingga viral di media sosial (medsos).

"Itu urusannya pemerintah pusat," ungkapnya.

Sama dengan Jawa Tengah (Jateng), Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution pun juga memberikan imbauan kepada masyarakatnya untuk tidak mengibarkan bendera One Piece.

Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, ia meminta agar warga lebih mengutamakan pengibaran bendera Merah Putih.

Imbauan tersebut disampaikan Bobby Nasution sebagai respons terhadap meningkatnya pengibaran bendera Jolly Rogers dari serial anime di berbagai daerah di Indonesia.

"Rasa nasionalisme, kebanggaan kita, dan perjuangan untuk bisa mengibarkan serta mempertahankan bendera Merah Putih harus terus ditanamkan. Saya harap semua masyarakat tetap mengibarkan bendera Merah Putih," ungkapnya saat berbincang dengan wartawan di Hotel JW Marriott, Kota Medan, pada Selasa (5/8).

Bobby Nasution menegaskan, bendera Merah Putih adalah simbol negara yang tidak seharusnya disamakan dengan simbol lainnya, termasuk bendera Jolly Rogers One Piece.

"Saya harap di Sumut belum ada. Saya juga harap di Sumut tidak ada. Kita berharap rasa nasionalisme di Sumut harus bisa terus bertumbuh," tegas mantan Wali Kota Medan tersebut.

Kemudian, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa turut merespons soal maraknya warga yang mengibarkan bendera One Piece selain bendera Merah Putih menjelang HUT ke-80 RI. Ia meminta warga Jatim untuk menghormati bendera merah putih sebagai simbol negara yang resmi.

"Kita ini Merah Putih. Sudah, Merah Putih harga mati. Jadi tolong hormati, ini kita pada bulan kemerdekaan. Jadi yang kita kibarkan adalah Bendera Merah Putih," kata Khofifah kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/8).

Bahkan, Khofifah sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) khusus berisi imbauan pengibaran bendera merah putih selama bulan Agustus kepada institusi di bawah Pemprov Jatim.

"Sudah edarannya sudah saya tandatangani," ungkapnya.

Meski adanya pelarangan pemasangan bendera One Piece di beberapa daerah, ternyata tidak adanya unsur pidana atas pemasangan bendera tersebut.

"Emang pertanyaan itu ada usur pidana enggak? Saya rasa tidak mungkin itu ada usur pidana. Karena apa? Itu adalah bentuk ekspresi dari mereka. Kalau dilihat di undang-undang tentang bendara, selama mereka tidak memasang bendara One Piece lebih besar daripada bendara merah putih, ya enggak ada," ujar Pakar Hukum Pidana Teuku Nasrullah saat dihubungi merdeka.com, Rabu (6/8).

Meski begitu, ia pun menyarankan agar tidak memasang bendera One Piece satu tiang atau di bawah bendera merah putih. Karena, hal itu akan menimbulkan tafsir yang berbeda.

Kendati demikian, bendera One Piece bisa berkibar bersandingan dengan merah putih. Akan tetapi, tetap dengan posisi yang lebih rendah dan tidak lebih besar ukurannya.

"Karena itu nanti bisa menyangkut terjemahan terhadap tafsir, terhadap penghormatan bendara merah putih. Nah, jadi saya sudah ingatkan mereka semalam, jangan main di ruang titik yang ada terjemahan secara subjektif," ucapnya.

Dirinya menegaskan, adanya pengibaran bendera One Peace itu tidak adanya sedikitpun dalam rangka pembangkangan dan perendahan terhadap bendara merah putih.

"One Piece itu adalah salah satu, kalau saya lihat dari penjelasan apa itu One Piece, semalam. One Piece itu lebih kepada semangat anak-anak muda mengkritisi ketidakadilan-ketidakadilan," tegasnya.

"Kalau mengkritisi ketidakadilan-ketidakadilan itu semua memang kita tuntut dari anak muda kita. Ya jangan melepam kalian. Bukan. Enggak boleh kita bungkam itu," sambungnya.

Kemudian, ia pun meminta kepada aparat penegak hukum untuk bisa melihat hukum secara baik terkait dengan fenomena tersebut.

"Ya, saya rasa mungkin teman-teman dari aparatur negara mungkin lebih sangat bersemangat menjaga marwah merah putih. Tapi tolong juga teman-teman aparatur negara termasuk penegak hukum, lihat hukumnya secara baik, secara benar," ungkapnya.

"Lihat hukum itu harus bisa memberikan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat kita, generasi muda kita. Jangan lihat hukum semata-mata sebagai hukum kertas-diatas kertas-ansi, tapi hukum yang adil bagi masyarakat pencari keadilan," tambahnya.

Senada dengan Nasrullah, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti memastikan, tidak adanya unsur pidana dalam pengibaran bendera One Piece.

"Enggak ada pidananya kok. Enggak ada masalah (di atasnya merah putih dan bawahnya One Piece) apalagi kalau cuma di bawah bendera merah putih. UU bendera, bahasa, lambang negara itu pidananya untuk yang merusak bendera," pungkas Bivitri.

Reporter: Nur Habibie