BPJS Ketenagakerjaan Ajak Siswa SMAN 61 Jakarta Ikuti Jelajah Jaminan Sosial

Wakil Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Indra Budi Sumantoro menjelaskan bahwa masuknya pendidikan jaminan sosial dalam kurikulum merupakan salah satu solusi untuk mendorong cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat perlu sebuah upaya jangka panjang dan edukasi dalam bentuk masuk ke muatan kurikulum ini akan long term melekat di dalam benak para siswa yang menerima muatan ini,” jelasnya.

"Berkaca pada best practice di negara-negara maju, ke depan program edukasi ini juga akan terus diperluas untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan tinggi," kata Indra.

Selaras dengan itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 61 Jakarta, Sri Mulyanti mengatakan bahwa manfaat perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan begitu besar dan hal tersebut perlu disosialisasikan lebih luas, salah satunya melalui kurikulum pembelajaran.

“Menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami karena kami bisa menjadi yang pertama mengajarkan tentang BPJS Ketenagakerjaan sejak dini, sehingga ini membantu program pemerintah," katanya.

"Semoga ke depan siswa-siswi SMA Negeri 61 bisa menjadi duta BPJS Ketenagakerjaan dan menyebarluaskan informasi baik ini kepada masyarakat terutama kepada keluarga,” jelas Sri.

Kenzie Fahlevi, salah satu siswa yang turut dalam kegiatan jelajah tersebut memberikan komentarnya terkait pelayanan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta dan bahkan dirinya tak segan untuk memastikan anggota keluarganya juga terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Aku tadi sudah melihat di bagian pelayanan, kepesertaan, dan di bagian penyimpanan arsipnya itu sudah tertata banget dengan rapi dan pokoknya semua pelayanannya juga udah keren banget," ucapnya.

"Aku sangat mau untuk memberikan wawasan dan informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan ini kepada orang-orang terdekat aku,” jelas Kenzie.

Seperti yang diketahui, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang mendapatkan amanah untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia melalui 5 program yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sebagai program strategis negara, diperlukan upaya bersama untuk memastikan seluruh masyarakat pekerja terlindungi program ini agar terbentuk SDM yang unggul demi menyongsong Indonesia Emas di 2045.

(*)