MRT Jakarta Bisa Sampai Tangerang Selatan, Pramono Ungkap Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut peluang perpanjangan rute Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta hingga Tangerang Selatan (Tangsel) bergantung pada kelancaran pembangunan MRT lintas timur-barat yang saat ini mulai dipersiapkan.

Dia mengatakan, kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pembangunan MRT lintas timur-barat telah dimulai. Proses pembebasan lahan dan pembentukan tim juga telah berjalan.

“Jadi sekarang ini pada fase pertama kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk MRT barat-timur itu sudah dimulai. Pembebasan lahan sudah dimulai, timnya sudah dibentuk,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10/2026).

Pramono menjelaskan, kelancaran tahapan pembangunan, termasuk pembangunan depo di Rorotan, menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan pengembangan jaringan MRT ke wilayah yang lebih luas.

“Kalau fase pertama kedua ini berjalan lancar termasuk nanti untuk depo yang ada di Rorotan berjalan lancar, maka kemungkinan untuk MRT timur-barat sampai dengan Tangerang, bahkan ada keinginan sampai dengan Tangerang Selatan, Insyaallah akan bisa diwujudkan,” jelas dia.

Pramono menilai, perluasan transportasi publik ke wilayah penyangga Jakarta berpeluang untuk dikembangkan. Dia berharap pengembangan dan pengaturan transportasi yang lebih baik dapat memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah sekitarnya.

“Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan dengan pengaturan yang lebih baik ini transportasi di Jakarta menjadi lebih baik,” tutur Pramono.

Sebelumnya, PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta (Perseroda) tengah mengkaji perluasan jangkauan rute hingga Tangerang Selatan.

Proyek ini dirancang menggunakan skema pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, Farchad Mahfud, mengatakan pihaknya berupaya memulai studi awal dan penjajakan, sekaligus menyusun strategi pembangunan jalur menuju Tangsel tanpa mengandalkan pendanaan dari APBD.

"Kalau yang ke Tangsel, kita juga terus melakukan upaya untuk memulai. Kami ingin mengembangkan jalur dengan pembiayaan tanpa melibatkan dana pemerintah, atau paling tidak dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)," kata Farchad dalam keterangan tertulis.

Dia mengatakan, pengembangan MRT lintas provinsi seperti menuju Tangsel tidak hanya membutuhkan studi teknis, tetapi juga pendekatan sosial, fiskal, dan regulasi yang berbeda dari pengembangan di wilayah DKI Jakarta.

"Kita masuk ke area provinsi lain. Kapasitas fiskalnya berbeda, karakter sosialnya juga berbeda. Ini yang sedang kita jajaki dalam waktu dekat," katanya.