3 Perbedaan Perluasan Ganjil Genap dengan Aturan Sebelumnya

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan ada hal yang berbeda dari waktu pelaksanaan sistem ganjil genap. Yakni, adanya penambahan satu jam lebih ketika sore hari.

"Waktu pelaksanaan ada penambahan dalam waktu sore hari, pukul 16.00-20.00 WIB ditambah satu jam 16.00-21.00 WIB," kata Syafrin.

Dia menyebut terdapat pertimbangan tersendiri dengan adanya penambahan waktu satu jam lebih lama. Yaitu karena pada pukul 20.00 WIB kondisi lalu lintas di sejumlah ruas masih tinggi.

"Untuk aktivitas Jakarta pada saat malam hari itu terjadi jam 20.00 WIB masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, maka kita langsung lakukan simulasi terhadap pengaturan waktu yang optimum itu pada jam 21.00 WIB, maka kita pilih," jelasnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo Syafrin menyebut sistem ganjil genap juga diberlakukan pada simpang dari dan menuju gerbang tol.

"Untuk pelaksanaan di jalan koridor ganjil genap itu di dalam on/off ramp tol, pengecualian tidak diberlakukan. Jadi, pada saat kendaraan bermotor dari luar area menuju pintu tol yang ada ganjil genap, demikian tetap dikenakan. Jika sebelumnya ada pengecualian, ini dihapuskan," kata Syafrin.

Sebelumnya kendaraan yang keluar dari pintu tol menuju area ganjil genap tidak akan dikenakan aturan tersebut.

Dia juga mengatakan, perluasan sistem ganjil genap tidak berlaku untuk sepeda motor. Sehingga sistem ini hanya diberlakukan untuk mobil.

"Dalam tataran pelaksanaannya, untuk sepeda motor tidak diberlakukan ganjil genap," kata Syafrin.

Dia menjelaskan pihaknya, sempat mengkaji penerapan sistem ganjil genap untuk sepeda motor. Jumlah sepeda motor di ruas jalan yang diberlakukan sistem ganjil genap cukup tinggi.

Selain tidak diberlaku untuk sepeda motor, dia menyebut dalam pelaksanaan sistem ganjil genap juga terdapat pengecualian untuk kendaraan listrik.

Lalu untuk kendaraan disabilitas direncanakan dipasang stiker. Pengecualian selanjutanya yakni mobil pemadam kebakaran, angkutan umum ber-nomor polisi warna kuning, kendaraan yang memberikan pertolongan atau kecelakan lalu lintas.

"Kendaraan barang khusus BBM, BBG dikecualikan. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan tinggi TNI serta Polri, pejabat pimpinan asing kita berikan pengecualian kendaraan kepentingan khusus dan konteks pengawalan dari Kepolisian," papar dia.