KPK Akan Hadiri Rapat Pansus Hak Angket, Jika...

Sejumlah protes ditujukan untuk Pansus Angket KPK. Salah satunya dari kalangan mahasiswa dan akademisi. Mereka ingin Pansus Angket KPK dibubarkan.

Ratusan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menunjukkan penolakannya dengan menggalang tanda tangan. Mereka menargetkan 1.000 tanda tangan dosen sebagai bentuk pernyataan sikap dan dukungan terhadap KPK.

"Saat ini sudah ada 400-an suara yang terdata untuk menolak pansus angket KPK," ujar Sigit Riyanto, koordinator gerakan penolakan hak angket KPK di Balairung UGM, Senin, 10 Juli 2017.

Pernyataan sikap itu akan disampaikan secara resmi pada 17 Juli 2017 bersamaan dengan deklarasi gerakan UGM berintegritas.

Ia menuturkan, UGM juga akan memantau dengan cermat perkembangan proses di Pansus Angket KPK dan menganalisis substansinya dengan meminta pendapat ahli yang kompeten sampai dengan 16 Juli 2017.

Mahasiswa dari berbagai universitas pun berunjuk rasa menolak hak angket KPK di depan gedung DPR beberapa waktu lalu. Mereka adalah Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Komunitas Jaga Indonesia, dan Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi.

"Penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas KPK oleh DPR yang diinisiasi permintaan Komisi III ke KPK, untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota DPR Miryam S Haryani, dikhawatirkan bisa menghambat penuntasan kasus dugaan korupsi e-KTP yang sedang ditangani KPK," ujar Ketua Umum Iluni UI Arief Budhy Hardono saat unjuk rasa, Jumat (7/7/2017).

Senada dengan Arief, Sekjen Iluni UI Andre Rahadian mengatakan, pihaknya memastikan kasus korupsi e-KTP dan kasus-kasus besar lainnya dapat diselesaikan KPK tanpa intervensi.

Karena itu, kata Andre, Iluni UI dan BEM UI melakukan unjuk rasa dengan tema "Tolak Intervensi, Berantas Korupsi".