Top 3: Bea Cukai Gulung Impor Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Bea Cukai menggagalkan impor ilegal beras, garam, dan balpres pakaian diduga bekas senilai total Rp 27,339 miliar sepanjang Agustus-September 2026. Petugas mengamankan 30 kontainer serta 1.435 bal pakaian dengan modus utama misdeclarations atau pemalsuan pemberitahuan jenis barang.

Penindakan dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Tanjung Perak dan kawasan berikat Bogor. Di Tanjung Perak, ditemukan 202,45 ton beras dan 211 ton garam. Sementara di Bogor, petugas menemukan 194,9 ton beras dan sekitar 225,4 ton garam yang dilaporkan sebagai bahan kimia.

Artikel mengenai impor ilegal ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Rabu (23/9/2026):

1. Bea Cukai Gulung Impor Ilegal Beras hingga Pakaian Bekas Senilai Rp 27,33 Miliar

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggagalkan praktik impor ilegal komoditas beras, garam, serta balpres pakaian diduga bekas. Total nilai barang yang ditindak mencapai Rp 27,339 miliar selama periode Agustus hingga September 2026.

Dalam rangkaian penindakan di sejumlah wilayah tersebut, Bea Cukai mengamankan 30 kontainer berisi beras dan garam yang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan impor, serta 1.435 bal pakaian diduga bekas. Modus utama yang ditemukan petugas adalah indikasi misdeclarations atau pemberitahuan jenis barang secara tidak benar.

Simak berita selengkapnya di sini

Perjalanan panjang pemerintah dalam menyelesaikan warisan krisis ekonomi 1997-1998 memasuki babak baru. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kewajiban surat utang yang diterbitkan untuk penanganan krisis tersebut telah lunas pada Agustus 2026.

Pelunasan itu dilakukan menggunakan surplus Bank Indonesia (BI) yang disetorkan kepada Kas Negara. Berdasarkan proses audit buku 2025, BI diketahui memiliki surplus yang kemudian disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kementerian Keuangan menerima pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar Rp 58 triliun. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membayar kewajiban surat utang negara yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis 1997-1998.

Simak berita selengkapnya di sini

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pengembangan bioetanol nasional berpotensi menciptakan sekitar 8 juta lapangan kerja. Program ini disiapkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi sekaligus membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di sektor pertanian.

"Kita menuju mandiri energi, tidak kalah pentingnya kalau ini terjadi, minimal itu delapan juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen. Hebat kan? Indonesia sangat luas, kami optimis bisa," kata Amran.

Penciptaan lapangan kerja tersebut berasal dari berbagai rantai kegiatan. Mulai dari penyediaan bahan baku, pengelolaan kawasan pertanian, hingga proses pengolahan komoditas menjadi energi.

Simak berita selengkapnya di sini