Satgas BLBI Berakhir, Suahasil Tetap Lanjutkan Penagihan ke Obligor

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melanjutkan proses penagihan kewajiban bagi para obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Meskipun Satuan Tugas (Satgas) BLBI telah resmi mengakhiri masa tugasnya pada akhir 2024, pemerintah mengalihkan fungsi eksekusi penagihan tersebut melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

"Satgas BLBI memang selesai di akhir tahun 2024, dan secara tata kelola pemerintahan itu dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan," kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Suahasil menjelaskan, PUPN di bawah komando DJKN memegang tanggung jawab penuh atas pengurusan seluruh piutang yang masih menjadi hak tagih negara. Pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 4 Tahun 2026 sebagai payung hukum terbaru dalam memperkuat proses eksekusi penagihan tersebut.

Guna mengoptimalkan pengembalian aset, Kemenkeu melancarkan berbagai strategi penagihan aktif terhadap para obligor maupun debitur, termasuk tindakan penyitaan hingga penandaan (blocking) atas aset-aset yang terikat kewajiban BLBI.

"Ada banyak cara, jadi termasuk dalam berbagai macam bentuk penagihan aktif. Kita juga membuka diskusi terus, kita memiliki daftarnya," ujar Suahasil.

Dalam melancarkan aksi di lapangan, Kementerian Keuangan menggandeng jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengamankan aset dan memastikan langkah hukum berjalan efektif. Penandaan aset terus dilakukan agar seluruh barang jaminan yang berkaitan dengan penanganan krisis masa lalu dapat ditindaklanjuti secara akuntabel.

Suahasil kembali menegaskan bahwa langkah pelunasan utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia senilai Rp 218,3 triliun sama sekali tidak menghapus hak tagih negara terhadap para obligor dan debitur penikmat dana krisis.

"Kita berharap kewajiban-kewajiban ini akan terus kita kejar, dan kemudian kita gunakan pengembaliannya untuk betul-betul kemaslahatan masyarakat kita melalui APBN," pungkas Suahasil.