Menkeu Suahasil Waspadai Inflasi Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mewaspadai kenaikan harga pangan atau volatile food di tengah kondisi kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi. Pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan tekanan inflasi.

Suahasil mengatakan inflasi saat ini mencapai 3,2% dan masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia (BI). Dia menilai komponen inflasi inti dan harga yang diatur pemerintah (administered prices) masih terkendali.

"Yang perlu kita waspadai adalah volatile food karena sedang dalam kekeringan. Jadi memang harus kita waspadai terus ke depannya, seperti apa produksi barang-barang kita,” ujar Suahasil di Mahkamah Agung, Selasa, (3/11/2026).

Dia mengatakan pemerintah terus meningkatkan koordinasi untuk memastikan ketersediaan pangan. Pemerintah juga memantau perkembangan produksi dan harga komoditas pangan agar tekanan inflasi tetap terkendali.

“Pangan kita yang harganya itu memang mesti kita perhatikan terus-menerus,” katanya.

Terkait potensi dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi semester II 2026, Suahasil belum memberikan kesimpulan. Dia mengatakan pemerintah akan melihat data pertumbuhan ekonomi yang dijadwalkan diumumkan pada pekan ini.

“Nanti kita lihat pertumbuhan ekonomi kan minggu ini diumumkan, ya. Kita lihat angkanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mewaspadai risiko kenaikan inflasi pangan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027. BI memprioritaskan pengamanan pasokan beras, cabai, dan bawang merah, terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra), serta Sumatra.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan inflasi pangan bergejolak (volatile food) meningkat menjadi 5,03%.

“Memang El Nino ini berpengaruh karena sekarang terlihat berkepanjangan dan diperkirakan akan lebih dari tahun 2026, akan awal 2027,” ujar Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ricky menyebut tekanan inflasi pangan tertinggi terjadi di wilayah Sulampua sebesar 8,63% dan Kalimantan sebesar 7,62%. Di Sulampua, kenaikan harga terutama berasal dari cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol. Sementara itu, tekanan di Kalimantan berasal dari beras, cabai, telur ayam ras, dan sejumlah komoditas ikan.

Menurut Ricky, El Nino berkepanjangan paling berisiko mengganggu produksi dan pasokan beras, cabai, serta bawang merah. BI karena itu mendorong kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar, dan gerakan pasar murah untuk mempercepat pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit.

“Fokus Bank Indonesia di daerah adalah menjaga suplai dari komoditas utama tersebut,” kata Ricky.

Untuk jangka panjang, BI mendorong penerapan praktik pertanian yang baik (good agriculture practices), pembangunan irigasi, serta penggunaan teknologi dan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca. BI juga mengembangkan dasbor rantai pasok bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memantau stok, daerah surplus dan defisit, biaya distribusi, serta jalur distribusi pangan paling efisien.

Ricky menegaskan BI melalui 46 kantor perwakilan di daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga pangan.