Suahasil Minta Jakarta Hati-Hati Terbitkan Obligasi di Tengah Gejolak Global

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah mendapat tanggapan dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengingatkan bahwa seluruh proses penerbitan instrumen pembiayaan daerah tersebut harus mengacu pada regulasi yang berlaku.

Suahasil mengakui rencana penerbitan Obligasi Jakarta tersebut sempat dibahas dalam pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Namun, ia belum membeberkan perincian teknis dari pembahasan itu.

"Jadi soal obligasi, itu kan sudah ada ketentuannya. Kita jalankan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Suahasil usai menghadiri Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Selain masalah regulasi, Suahasil menekankan pentingnya mempertimbangkan momentum penawaran. Pasalnya, dinamika pasar global saat ini masih diselimuti ketidakpastian yang tinggi.

"Menerbitkan obligasi tentu harus terus melihat kondisi yang sedang terjadi. Saat ini kondisi global sedang kurang bagus," tuturnya.

Kementerian Keuangan menyerahkan keputusan akhir penerbitan obligasi kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai pemilik rencana.

"Pilihannya tetap ada di masing-masing daerah, tetapi perhatikan seperti apa kondisi global yang sedang dihadapi," kata Suahasil.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat menemui jajaran pimpinan Kementerian Keuangan di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Pramono mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu krusial terkait keuangan daerah, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), pemanfaatan ruang fiskal, hingga peluang penerbitan obligasi daerah.

"Berbagai hal kami bahas, termasuk dana bagi hasil, penyempurnaan ruang fiskal, hingga masalah obligasi,” kata Pramono saat ditemui di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara.

Meski demikian, Pramono belum mau membeberkan hasil konkret dari pembahasan tersebut. Ia juga belum bisa memastikan apakah pemerintah pusat bakal memberikan lampu hijau terhadap rencana penerbitan Obligasi Jakarta.

Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan patuh dan tegak lurus terhadap arahan serta keputusan pemerintah pusat terkait kebijakan penarikan utang daerah lewat obligasi ini.

"Mengenai obligasi, saya menyampaikan kepada Bapak Menkeu bahwa Pemprov DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti apa yang diputuskan pemerintah pusat," tegas Pramono.

"Pokoknya seluruh hal yang berkaitan dengan obligasi, kami mengikuti sepenuhnya arahan pusat," pungkasnya.