Sejarah Hari Oeang, Berawal dari Penerbitan Mata Uang Pertama Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) diperingati setiap 30 Oktober untuk mengenang salah satu tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yakni pemberlakuan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah pada 1946.

Penerbitan ORI bukan sekedar upaya pemerintah menyediakan mata uang sendiri. Langkah tersebut juga menjadi simbol kedaulatan Indonesia dalam mengatur sistem keuangan setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Jumat (30/10/2026), setelah kemerdekaan, Indonesia belum memiliki mata uang nasinal sendiri. Sejumlah mata uang masih beredar di masyarakat, antara lain yang peninggalan pemerintah Hindia Belanda, uang De Javasche Bank, dan uang penduduk Jepang.

Situasi semakin rumit ketika Belanda kembali ke Indonesia bersama Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dan mengedarkan mata uang sendiri. Peredaran berbagai jenis uang dengan nilai berbeda menimbulkan persoalan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menilai penerbitan mata uang sendiri menjadi langkah penting untuk menegaskan kedaulatan negara sekaligus membangun sistem keuangan nasional.

Persiapan Penerbitan ORI

Upaya menerbitkan mata uang sendiri mulai dipersipaka oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis pada Oktober 1945. Selanjutnya, pada 7 November 1945, pemerintah membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketahui T.R.B. Sabaroedin.

Proses pencetakan ORI tidak berjalan mudah. Pemerintah menghadapi keterbatasan bahan baku, seperti kertas, tinta, dan bahan kimia, serta kendala fasilitas percetakan. Situasi keamanan yang belum stabil akibat konflik dengan Belanda turut menghambat proses produksi.

Mengutip catatan sejarah Kementerian Keuangan, pencetakan uang mulai dikerjakan pada Januari 1946 di Jakarta. Namun, pada Mei 1946, proses pencetakan di ibu kota harus dihentikan karena alasan keamanan dan dipindahkan ke sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo.

Berbagai kendala tersebut membuat proses penerbitan ORI membutuhkan waktu cukup panjang. Meskipun demikian, pemerintah tetap melanjutkan upaya menghadirkan mata uang yang dapat menjadi identitas negara sekaligus alat pembayaran resmi.

Setelah melalui proses persiapan, pemerintah akhirnya pemberlakuan ORI melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor SS/1/35 pada 29 Oktober 1946. Mata uang tersebut mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada 30 Oktober 1946 pukul 00.00.

Pada malam sebelum pemberlakuan ORI, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan pengumuman melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) di Yogyakarta.

Dalam pidatonya, Hatta menegaskan pentingnya penerbitan mata uang sendiri bagi bangsa yang baru merdeka.

"Uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan Negara," demikian penggalan pidato Mohammad Hatta yang dikutip dalam catatan sejarah Kementerian Keuangan.

Penerbitan ORI menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat kemandirian Indonesia, termasuk dalam menentukan alat pembayaran yang berlaku di wilayahnya sendiri.

Meski demikian, peredaran ORI pada masa awal kemerdekaan belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Konflik bersenjata, keterbatasan transportasi, dan kondisi keamanan membuat distribusi uang menghadapi berbagai hambatan.

Sejumlah daerah kemudian menerbitkan mata uang sementara yang dikenal sebagai Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi di wilayah tertentu ketika peredaran ORI belum berjalan secara merata.

Tanggal 30 Oktober kemudian diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia karena bertepatan dengan mulai berlakunya ORI sebagai alat pembayaran yang sah.

Sejalan dengan itu, Kementerian Keuangan memaknai sejarah ORI sebagai pengingat bahwa mata uang memiliki peran lebih luas dari pada sekadar alat transaksi. Mata uang juga menjadi simbol kedaulatan negara dan sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada 2026, peringatan Hari Oeang Republik Indonesia memasuki usia ke-80. Mengusung tema "Indonesia Berdaulat, APBN Kuat", peringatan tahun ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan pengelolaan keuangan negara sejak awal kemerdekaan.

Semangat yang ditujukan melalui penerbitan ORI pada 1946 tetap relevan hingga kini, yakni menjaga kedaulatan ekonomi, memperkuat pengelolaan keuangan negara, dan memastikan keuangan negara mampu mendukung kepentingan masyarakat.