Pemerintah Lunas Bayar Utang BLBI Rp 218 Triliun ke BI, Penagihan Obligor Tetap Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 218,3 triliun.

Kendati hubungan utang antara pemerintah dan BI telah rampung, penagihan kewajiban kepada para obligor dan debitur BLBI dipastikan tetap berlanjut.

"Utang yang obligasi Rp 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai, sudah lunas kita bayar," ujar Suahasil dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Suahasil menjelaskan, pemerintah menerbitkan surat utang obligasi tersebut saat menanggulangi krisis keuangan nasional pada 1997–1998. Pemerintah kemudian mencatat instrumen tersebut sebagai kewajiban utang kepada BI dan mengangsur pembayarannya secara bertahap melalui APBN.

Pembayaran pelunasan terakhir telah rampung dilakukan pada 24 Agustus 2026 menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari surplus operasional BI. Pelunasan ini secara resmi menutup seluruh beban utang historis pemerintah kepada bank sentral dari era penanganan krisis pertengahan 1990-an tersebut.

Meski kewajiban ke BI sudah tuntas, Suahasil menegaskan status piutang negara terhadap para debitur dan obligor BLBI tidak serta-merta gugur.

"Pelunasan ini tidak mengurangi, saya ulangi, pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI," tegas Suahasil.

Negara tetap memegang hak tagih penuh atas kewajiban obligor maupun debitur yang aset dan kewajibannya telah diserahterimakan kepada negara. Proses eksekusi penagihan akan dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Walaupun masa tugas Satuan Tugas (Satgas) BLBI telah berakhir pada akhir 2024, pengelolaan piutang negara kini ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Proses penagihan tersebut juga didasari oleh payung hukum terbaru, yakni PP Nomor 4 Tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerapkan langkah penindakan aktif mencakup penyitaan aset, pemblokiran, hingga pendaftaran hak atas aset terkait. Kemenkeu turut menggandeng jajaran aparat penegak hukum untuk mengamankan fisik aset maupun proses pengembalian hak negara.

"Kita berharap kewajiban-kewajiban ini akan terus kita kejar, dan pengembaliannya akan betul-betul kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat melalui APBN," tutup Suahasil.