TPF Tanah Runtuh Menyelidiki Lokasi Kejadian

Liputan6.com, Poso: Tim Pencari Fakta (TPF) kasus bentrokan antara anggota Brigade Mobil dan warga di Tanah Runtuh, Poso, Sulawesi Tengah melakukan investigasi langsung ke lokasi kejadian, Sabtu (4/11). Penyelidikan yang dipimpin Ketua Tim Budi Utomo ini mendapat pengawalan ketat belasan tentara. Kejadian itu cukup menarik perhatian karena biasanya pengamanan dilakukan oleh polisi.

Ratusan warga juga turut menyaksikan kerja tim tersebut. Mereka berharap agar temuan di lapangan dilaporkan dengan benar kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo A.S.

Di lokasi kejadian, tim mengorek keterangan dari para saksi mata untuk mengetahui kronologis sebenarnya insiden yang telah merenggut nyawa Syaifuddin dan melukai empat lainnya. Selain itu, tim memperoleh sisa proyektil dan amunisi aktif, serta menemukan sejumlah lubang bekas tembakan aparat di rumah warga.

Pengusutan di Tanah Runtuh yang letaknya satu kilometer dari pusat Kota Poso berlangsung sekitar dua jam. Tim yang beranggotakan sebelas orang ini menargetkan pengumpulan data, fakta, dan analisis akan rampung dalam waktu satu pekan [baca: TPF Tanah Runtuh Mulai Bekerja].

Sementara itu wacana permintaan pengampunan atas 29 tersangka kasus Poso yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terus berlanjut. Ketua Forum Silaturahmi Umat Islam Poso Haji Adnan Arsal mengatakan, konflik akan terus terjadi jika ke-29 DPO diserahkan kepada polisi. Jika itu terjadi, polisi juga harus menjamin tidak akan ada penyiksaan kepada mereka.

Pernyataan Adnan ini disampaikan Ahad pagi tadi di hadapan sekitar lima ribu muslim yang tengah menggelar aksi solidaritas Poso di Masjid Al-Azhar, Jaka Permai, Bekasi, Jawa Barat. Mereka merasa prihatin dengan konflik di Poso yang terus berkepanjangan.

Tawaran Adnan ini sebelumnya telah ditolak Polri. Polisi tetap akan melakukan penangkapan dan memproses ke-29 orang itu sesuai prosedur hukum. Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Polisi Anton Bachrul Alam mengatakan, polisi memberi batas waktu selama sepekan kepada mereka agar menyerahkan diri sebelum ditangkap secara paksa. Anton juga meminta kepada tokoh agama Islam Poso agar membantu mengamankan para DPO yang diyakini masih berada di wilayah Poso [baca: Polri Menolak Mengampuni Tersangka Kekerasan Poso].(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)