Mengurai Persoalan Biaya Hidup di Balik Demo Prancis hingga Italia

Liputan6.com, Paris - Gelombang demo memprotes tingginya biaya hidup melanda sejumlah negara Eropa pada Sabtu (17/10/2026). Ratusan ribu warga turun ke jalan di Prancis, Portugal, Italia, dan Belgia untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Sebagian aksi berakhir dengan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.

Menurut laporan Al Jazeera, demonstrasi tersebut berlangsung secara terpisah tanpa koordinasi bersama. Meski tuntutannya berbeda, para peserta sama-sama mempersoalkan meningkatnya beban pengeluaran, penghasilan yang dinilai tidak mencukupi, serta kualitas layanan publik.

Prancis mengalami demonstrasi besar pada Sabtu yang berlangsung di Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Limoges, dan sejumlah kota lainnya.

Menurut Reuters, pemerintah Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi tersebut. Sementara itu, serikat pekerja CGT menyebut jumlah peserta mencapai 800.000 orang.

Sebagian besar aksi berlangsung damai, tetapi kerusuhan pecah ketika sejumlah demonstran membakar kendaraan, merusak bangunan, dan menjarah pertokoan.

Di Paris, bentrokan terjadi di sekitar Place de la Republique ketika polisi antihuru-hara menggunakan gas air mata untuk menghadapi kelompok demonstran yang melemparkan berbagai benda. Kerusakan dilaporkan terjadi di Marseille dan Lyon, sedangkan gedung balai kota di Limoges menjadi sasaran pembakaran.

Reuters melaporkan, lebih dari 1.200 orang ditangkap dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Perdana Menteri Sebastien Lecornu menyebutkan sedikitnya 150 anggota polisi mengalami luka-luka.

Gelombang aksi ini bermula pada pertengahan September 2026, ketika pelajar sekolah menengah memprotes buruknya fasilitas pendidikan. Mereka mengeluhkan kekurangan guru, kerusakan bangunan sekolah, serta ruang kelas yang terlalu padat.

Memasuki Oktober, gerakan tersebut mendapat dukungan serikat pekerja, mahasiswa, dan kelompok rompi kuning atau yellow vests. Kelompok ini sebelumnya dikenal melalui demonstrasi pada 2018 yang bermula dari penolakan terhadap kenaikan pajak bahan bakar, kemudian berkembang menjadi gerakan protes terhadap mahalnya biaya hidup dan ketimpangan ekonomi.

Perluasan gerakan itu berlangsung ketika masyarakat Prancis menghadapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan, terutama energi dan bahan bakar.

Menurut Institut Nasional Statistik dan Studi Ekonomi Prancis (INSEE), inflasi tahunan negara tersebut mencapai 3,1 persen pada September 2026, meningkat dari 2,4 persen pada Agustus. Data itu diterbitkan pada Kamis (15/10).

INSEE mencatat harga energi meningkat 21,3 persen dibandingkan September tahun sebelumnya. Harga solar melonjak 44,1 persen, bensin 25,7 persen, dan gas 19 persen. Harga bahan makanan juga naik 1,4 persen secara tahunan.

Kenaikan harga bahan bakar menambah pengeluaran untuk transportasi, sedangkan mahalnya gas dan energi lainnya memperbesar biaya kebutuhan rumah tangga. Beban tersebut semakin terasa bagi masyarakat yang pendapatannya tidak meningkat sebanding dengan harga kebutuhan.

Demonstrasi nasional pada Sabtu, ungkap Reuters, turut menyuarakan tuntutan peningkatan upah dan pensiun, serta perlindungan layanan publik. Para peserta mempersoalkan prioritas anggaran pemerintah yang dinilai belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tuntutan tersebut menambah tekanan terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron yang tengah menghadapi persoalan utang dan defisit anggaran. Pemerintah berupaya membatasi pengeluaran negara, sementara kelompok demonstran mendesak peningkatan pendanaan pendidikan dan bantuan sosial.

Lecornu mengecam kerusuhan yang menyertai demonstrasi dan menyalahkan kelompok ekstrem kiri serta pelaku kriminal atas tindakan perusakan. Macron juga menyerukan ketertiban dan menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat tidak membenarkan kekerasan.

Di Portugal, puluhan ribu orang berunjuk rasa di ibu kota Lisbon pada Sabtu untuk menuntut kenaikan upah dan penanganan krisis perumahan.

Menurut Reuters, demo tersebut diselenggarakan konfederasi serikat pekerja CGTP, yang menyebut puluhan ribu orang mengikuti aksi. Kepolisian tidak mengeluarkan perkiraan resmi mengenai jumlah peserta.

Persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah harga rumah dan sewa tempat tinggal yang meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan sebagian pekerja untuk membayarnya.

Harga rumah di Portugal, sebut Reuters, telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017. Sementara itu, biaya sewa untuk kontrak baru hampir mengalami kenaikan serupa dalam periode yang sama.

Kondisi tersebut membuat banyak keluarga harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk tempat tinggal, sehingga uang yang tersisa untuk makanan, transportasi, dan kebutuhan lain semakin terbatas.

Carolina Cruz, peneliti biologi berusia 26 tahun yang diwawancarai Reuters, menjadi salah satu contoh warga yang menghadapi kesulitan tersebut.

Cruz menerima penghasilan sekitar 1.300 euro per bulan melalui beasiswa doktoral. Ia dan pasangannya membayar sewa apartemen sebesar 716 euro per bulan, tetapi biaya tersebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari 1.200 euro ketika kontrak diperbarui.

Kenaikan itu membuat Cruz khawatir tidak mampu mempertahankan tempat tinggalnya, meskipun telah menempuh pendidikan tinggi dan bekerja sebagai peneliti.

Selain perumahan, masyarakat Portugal juga menghadapi kenaikan harga makanan dan bahan bakar.

Menurut Reuters, inflasi tahunan Portugal mencapai 3,6 persen pada September 2026, sedangkan harga bahan bakar meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk menggambarkan kesulitan memperoleh hunian, para aktivis mendirikan sekitar 40 tenda di Lapangan Rossio, pusat Lisbon.

Pemerintah Portugal mendapat desakan untuk meningkatkan penghasilan pekerja dan pensiunan serta mengambil langkah mengendalikan biaya tempat tinggal.

Namun, Menteri Urusan Parlemen Portugal Carlos Abreu Amorim pada Jumat (16/10) menyatakan pemerintah tidak akan mengubah kebijakan hanya karena tekanan massa di jalanan.

Di Italia, demonstrasi menentang tingginya biaya hidup berlangsung pada Sabtu, ketika masyarakat menghadapi kenaikan harga energi, bahan pangan, dan kebutuhan sehari-hari.

Menurut data final Institut Statistik Nasional Italia (Istat) yang dirilis pada Jumat, inflasi tahunan negara itu mencapai 4,2 persen pada September, meningkat dari 3,3 persen pada Agustus.

Kenaikan terutama dipicu harga energi. Istat mencatat harga energi yang diatur pemerintah meningkat 25,8 persen dibandingkan September tahun sebelumnya, sedangkan energi yang harganya ditentukan pasar naik 22,5 persen.

Harga bahan pangan segar juga meningkat 5,5 persen secara tahunan. Kondisi tersebut menambah tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kebutuhan listrik, gas, transportasi, dan makanan.

Menurut Istat, kelompok rumah tangga dengan kemampuan belanja lebih rendah menghadapi kenaikan harga sebesar 4,4 persen pada kuartal ketiga 2026. Angka itu lebih tinggi dibandingkan inflasi sebesar 2,9 persen yang dialami kelompok rumah tangga dengan kemampuan belanja lebih besar.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga memberikan tekanan lebih berat kepada kelompok berpenghasilan rendah, yang umumnya harus menggunakan porsi pendapatan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Tekanan ekonomi itu turut menjadi perhatian serikat pekerja. Menurut kantor berita Italia ANSA, demonstrasi nasional yang digelar di Roma pada Sabtu oleh konfederasi buruh CGIL bersama berbagai organisasi masyarakat menyuarakan tuntutan kenaikan upah, pengurangan ketidakpastian pekerjaan, sistem perpajakan yang lebih adil, serta akses terhadap perumahan dan layanan publik.

Sementara itu, di Milan, demonstrasi yang turut menentang tingginya biaya hidup dan perang berujung kerusuhan.

Menurut Reuters, bentrokan pecah ketika kelompok demonstran yang memisahkan diri dari aksi utama melemparkan batu dan berbagai benda ke arah polisi di sekitar Piazza del Duomo, pusat kota Milan. Aparat menggunakan gas air mata, sementara sejumlah pertokoan menutup pintu dan wisatawan meninggalkan kawasan tersebut.

Associated Press (AP) melaporkan bahwa sebagian massa juga membakar barikade dan menjarah pertokoan. Menurut AP yang mengutip kantor berita Italia LaPresse, sedikitnya dua anggota polisi terluka dan sekitar 50 demonstran ditahan, termasuk sejumlah anak di bawah umur.

Bentrokan juga dilaporkan terjadi di Bologna.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecam tindakan kekerasan tersebut. Ia menegaskan bahwa hak masyarakat untuk berdemonstrasi tidak dapat dijadikan alasan melakukan penjarahan, pembakaran, maupun penyerangan terhadap aparat keamanan.

Di Belgia, demonstrasi pada Sabtu merupakan kelanjutan dari rangkaian aksi yang mempersoalkan biaya pendidikan dan kebijakan penghematan pemerintah.

Menurut Reuters, beberapa ratus demonstran yang sebagian besar merupakan anak muda berkumpul di pusat Brussels pada 17 Oktober untuk menentang kenaikan biaya pendidikan serta reformasi yang dikhawatirkan mempersulit akses masyarakat terhadap perguruan tinggi.

Bentrokan pecah ketika sebagian peserta terlibat konfrontasi dengan polisi. Aparat menggunakan gas air mata dan meriam air, sementara sejumlah demonstran membalikkan sebuah mobil.

Aksi serupa berlangsung di Liege, wilayah timur Belgia, dengan tuntutan mengenai biaya pendidikan dan ketersediaan perlengkapan belajar.

Gerakan pelajar telah berlangsung sejak awal Oktober. Mereka menolak kebijakan penghematan yang dijalankan Federasi Wallonia-Brussels, otoritas yang mengelola pendidikan masyarakat berbahasa Prancis.

Menurut laporan Le Monde pada 7 Oktober, otoritas tersebut menyetujui rencana penghematan pendidikan sebesar 500 juta euro hingga 2029. Salah satu persoalan yang diprotes adalah rencana peningkatan biaya kuliah, yang dikhawatirkan membuat pendidikan tinggi semakin sulit dijangkau.

Penolakan terhadap kebijakan ekonomi juga muncul dari kalangan pekerja dan pensiunan.

Le Monde mengungkapkan bahwa polisi memperkirakan sekitar 30.000 orang mengikuti demonstrasi di Brussels pada Jumat (9/10), sedangkan serikat pekerja menyebut jumlahnya mencapai 50.000 orang.

Mereka menentang kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Bart De Wever, termasuk reformasi pensiun, pembatasan tunjangan pengangguran, dan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai dari 21 persen menjadi 22 persen.

Pajak pertambahan nilai merupakan pungutan atas pembelian barang dan jasa. Jika tarifnya dinaikkan dan kenaikan tersebut diteruskan ke harga jual, masyarakat berpotensi harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk berbelanja.

Le Monde menyebutkan, pemerintah Belgia mempertimbangkan langkah penghematan karena utang negara mendekati 110 persen dari produk domestik bruto pada akhir 2025.

Namun, kelompok pekerja menilai kebijakan tersebut berisiko menambah beban masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada tunjangan sosial dan pelayanan publik.

Menteri Dalam Negeri Belgia Bernard Quintin mengecam kekerasan dalam demonstrasi pada Sabtu dan menyatakan pemerintah akan mengambil langkah untuk memulihkan ketertiban.

Gelombang demo tersebut berlangsung ketika harga barang dan jasa di Eropa kembali mengalami kenaikan lebih cepat, terutama karena meningkatnya biaya energi.

Menurut data final Eurostat yang diterbitkan pada Jumat, inflasi tahunan zona euro mencapai 3,8 persen pada September 2026, naik dari 3,2 persen pada Agustus.

Zona euro merupakan kelompok negara Uni Eropa yang menggunakan mata uang euro. Angka inflasi itu menunjukkan bahwa rata-rata harga barang dan jasa pada September lebih tinggi 3,8 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Eurostat mencatat energi memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi zona euro, yakni 1,71 poin persentase. Sektor jasa menyumbang 1,52 poin persentase, disusul barang industri nonenergi serta makanan, alkohol, dan tembakau.

Kenaikan biaya energi dapat memengaruhi harga kebutuhan lainnya karena bahan bakar dan listrik digunakan dalam proses produksi, pengangkutan barang, hingga pemanasan rumah.

Bagi masyarakat, dampaknya bergantung pada kemampuan pendapatan mengikuti perubahan harga. Jika upah naik lebih lambat daripada pengeluaran, daya beli akan melemah karena jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit.

Tekanan ekonomi tersebut semakin sulit ditangani ketika pemerintah harus membatasi belanja untuk mengendalikan utang dan defisit anggaran.

Dalam situasi demikian, tuntutan peningkatan upah, subsidi, dan pelayanan publik dapat berbenturan dengan kebijakan penghematan yang dijalankan pemerintah.

Protes Berpotensi BerlanjutMenurut profesor hukum dan kebijakan Uni Eropa di HEC Paris, Alberto Alemanno, yang diwawancarai Al Jazeera pada Sabtu, Prancis menjadi pusat utama gelombang demonstrasi saat ini.

Alemanno menilai terdapat sejumlah keresahan yang menghubungkan aksi di berbagai negara, terutama kurangnya pendanaan pendidikan, meningkatnya biaya hidup, dan ketidakpastian masa depan generasi muda.

Ia menyebut tanda-tanda awal mobilisasi masyarakat juga terlihat di Yunani, Jerman, dan Austria, meskipun skalanya belum sebesar demonstrasi di Prancis.

Namun, Alemanno menjelaskan bahwa aksi-aksi tersebut bukan merupakan satu gerakan terorganisasi. Setiap negara memiliki persoalan domestik dan kelompok demonstran dengan tuntutannya masing-masing.

Hingga Minggu, belum dapat dipastikan apakah gelombang demonstrasi akan semakin meluas. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada respons pemerintah dan kemampuan masing-masing negara menjawab tuntutan masyarakat di tengah tekanan ekonomi.