Polemik Larangan Hijab di Sekolah Azerbaijan

Liputan6.com, Baku - Keputusan pemerintah Azerbaijan yang secara tidak langsung melarang penggunaan hijab bagi siswa dan staf sekolah memicu gelombang protes. Kebijakan tersebut membuat sejumlah sekolah mulai melarang siswa dan guru yang mengenakan hijab mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (17/10/2026), amandemen yang disetujui bulan lalu itu tidak secara eksplisit melarang jilbab Muslim. Namun, aturan tersebut melarang penggunaan pakaian di sekolah yang dinilai pemerintah melanggar “prinsip sekularisme”.

Guru bernama Zahra Hasanova mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dirinya telah diberi tahu tidak boleh lagi mengenakan hijab saat mengajar di sekolah.

“Sejujurnya, saya sedikit emosional. Saya merasa terluka,” kata Hasanova.

“Hijab adalah pilihan pribadi. Jika suatu hari saya ingin melepasnya, itu juga seharusnya menjadi pilihan saya,” lanjutnya.

Bagaimana Larangan Hijab Diterapkan?

Kantor berita milik pemerintah Azerbaijan, Azerbaijani Press Agency (APA), menyebut amandemen terhadap Deskripsi Seragam Siswa di Lembaga Pendidikan Umum Negeri bertujuan memastikan adanya aturan berpakaian yang seragam dan mencerminkan “prinsip sekuler” negara tersebut.

Sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Konstitusi negara itu menetapkan Azerbaijan sebagai negara sekuler, sekaligus menjamin kebebasan beragama.

APA menambahkan, pakaian yang mencerminkan “sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral rakyat Azerbaijan” tetap dapat dikenakan dalam perayaan, dengan syarat mendapat persetujuan dari Dewan Pedagogis yang berada di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan.

Menurut APA, aturan berpakaian tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan para guru mencerminkan “standar profesional” serta memberikan dampak positif terhadap “reputasi publik sekolah”.

Kebijakan tersebut memicu aksi protes dan kampanye di media sosial Azerbaijan. Sejumlah video yang beredar memperlihatkan siswa memeluk guru mereka sambil menangis ketika para guru itu ditolak masuk ke sekolah.

Media lokal melaporkan, siswa di sedikitnya dua sekolah di Azerbaijan memboikot kegiatan belajar sebagai bentuk protes terhadap pembatasan tersebut.

Jurnalis Polad Aslanov yang tengah dipenjara juga melancarkan mogok makan untuk menentang aturan baru itu. Aslanov sedang menjalani hukuman penjara selama 113 tahun setelah dinyatakan bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020.

“Meski berada di penjara, saya menyuarakan penolakan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional kami dengan menggunakan satu-satunya cara perjuangan yang tersedia bagi saya, yakni mogok makan!” tulis Aslanov dalam pesan yang diunggah di Facebook oleh istrinya, Gulmira Aslanova.

Sementara itu, laporan mengenai pemadaman internet di Azerbaijan belum dikonfirmasi oleh data dari lembaga pemantau, termasuk Open Observatory of Network Interference dan NetBlocks.

Kampanye media sosial yang diikuti aksi demonstrasi juga meluas ke Turki. Sejumlah pihak membandingkan perkembangan di Azerbaijan dengan peristiwa yang dikenal sebagai “kudeta postmodern” di Turki pada 1997.

Saat itu, perempuan yang mengenakan penutup kepala dilarang mengikuti perkuliahan di universitas. Mereka juga diberhentikan dari pekerjaan sebagai pegawai negeri atau dipaksa mengundurkan diri.

Pekan lalu, para demonstran berkumpul di luar konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk memprotes pembatasan yang berdampak pada perempuan Muslim. Mereka mendesak pemerintah di Baku mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev kemudian melontarkan kritik tersirat terhadap Turki, yang merupakan sekutu dekat Azerbaijan, terkait aksi protes tersebut.

Dalam pidatonya di kongres Partai Azerbaijan Baru, Aliyev memperingatkan agar pihak lain tidak “mencampuri gaya hidup kami”, tanpa secara langsung menyebut Turki.

Pemerintah Ankara tidak memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Aliyev.

Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September menyebut perempuan Muslim menghadapi diskriminasi yang semakin meningkat.