Trump Larang CNN, MS NOW, dan Politico Meliput di Gedung Putih

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya melarang CNN, MS NOW, dan Politico berada di Gedung Putih. Trump menuding ketiga media tersebut terus menyajikan pemberitaan yang tidak menguntungkan dirinya dan menyebutnya sebagai “berita palsu”.

Dikutip dari APNews, Sabtu (19/9/2026), pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Jumat dan menjadi langkah terbaru dalam perseteruannya dengan media yang pemberitaannya dinilai tidak menguntungkan pemerintahannya. Trump juga mengisyaratkan kemungkinan adanya media lain yang akan dikenai larangan serupa.

Melalui situs media sosialnya, Trump mengatakan larangan tersebut berlaku segera. Ia menulis bahwa CNN, MS NOW, dan Politico dilarang dari Gedung Putih karena terus melakukan “pelaporan” berita palsu.

Beberapa menit kemudian, saat berbicara dalam sebuah acara di Oval Office, Trump ditanya mengenai pernyataannya tersebut.

“Karena mereka berita palsu,” kata Trump.

“Anda pasti sangat lelah membaca dan melihat berita palsu. Ketika melihat CNN, itu hanya berita palsu. Itulah sebabnya rating mereka tidak bagus. Ketika melihat MS NOW ..., itu berita palsu," lanjut dia.

“Dan ketika melihat Politico ... cerita yang mereka tulis adalah berita palsu. Jadi ada banyak media dan mungkin akan ada yang lain bergabung, dan mungkin mereka bisa menjadi lebih baik. Tetapi negara kita harus memiliki berita yang jujur," ungkapnya.

Trump tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana larangan tersebut akan diterapkan. Hingga Jumat sore, jurnalis dari CNN, MS NOW, dan Politico masih berada di kompleks Gedung Putih dan belum terlihat adanya tanda-tanda mereka dikeluarkan.

CNN dan Politico Menentang Larangan

CNN mengecam langkah tersebut dan mengatakan pihaknya tetap mendukung tim yang bertugas di Gedung Putih serta pemberitaan yang mereka nilai “adil dan akurat”.

“Kami memiliki hak berdasarkan Konstitusi AS untuk melakukan pemberitaan tersebut tanpa hambatan atau campur tangan pemerintah,” kata CNN dalam pernyataan yang diunggah di X.

CNN menambahkan, jika larangan yang diancamkan Trump benar-benar diterapkan, langkah tersebut akan menjadi serangan ilegal terhadap hak fundamental yang dilindungi Konstitusi.

Politico juga mengatakan akan tetap memberitakan Gedung Putih saat ini maupun pemerintahan berikutnya secara adil.

“Kami akan dengan tegas mempertahankan hak-hak kami berdasarkan Amandemen Pertama terhadap setiap upaya untuk membatasinya,” kata Politico.

Sementara itu, MS NOW belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai larangan tersebut.

Pada masa jabatan keduanya, Trump dan pemerintahannya meningkatkan tekanan terhadap sejumlah organisasi media, baik melalui jalur hukum maupun tindakan regulasi. Trump juga beberapa kali menyerang wartawan secara langsung, baik saat bertemu mereka maupun melalui media sosial.

Langkah terbaru ini mengikuti keputusan Trump tahun lalu untuk melarang wartawan Associated Press memasuki Oval Office, Air Force One, dan sejumlah acara lainnya. Keputusan itu diambil setelah AP tidak mengikuti langkah Trump mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika”.

AP kemudian menggugat keputusan tersebut dan kasusnya masih berjalan. Sejak kembali menjabat, Trump juga menempuh langkah hukum terhadap sejumlah media lain, termasuk The New York Times, The Wall Street Journal, dan BBC. Pemerintahannya juga terlibat dalam perselisihan dengan ABC terkait perpanjangan izin siaran.

Rencana untuk membatasi akses CNN ke Gedung Putih menjadi perhatian khusus karena CNN merupakan bagian dari kelompok jaringan televisi yang selama ini mengikuti perjalanan presiden dan meliput berbagai aktivitasnya.

Kelompok tersebut dimaksudkan untuk menyediakan pemberitaan independen mengenai tindakan dan interaksi presiden bagi masyarakat Amerika Serikat maupun publik internasional.

National Press Club menjadi salah satu kelompok yang langsung mengkritik ancaman Trump. Presiden organisasi tersebut, Mark Schoeff, mengatakan pelarangan organisasi berita dari Gedung Putih berdasarkan ketidaksetujuan pemerintah terhadap pemberitaan merupakan upaya untuk mengendalikan suara mana yang boleh menyaksikan dan melaporkan pelaksanaan kekuasaan presiden.

Dalam konteks hukum, tindakan seperti itu disebut sebagai “diskriminasi berdasarkan sudut pandang”, yakni ketika pemerintah memilih atau memperlakukan organisasi media tertentu secara berbeda berdasarkan isi pemberitaannya.

Isu tersebut menjadi bagian dari sejumlah perkara hukum terkait perlakuan pemerintahan Trump terhadap media.

Tim Richardson, direktur jurnalisme dan disinformasi di PEN America, mengatakan seseorang perlu menjelaskan kepada Trump bagaimana Amandemen Pertama Konstitusi AS bekerja.

Sementara itu, Seth Stern, kepala advokasi Freedom of the Press Foundation, mengatakan sulit membayangkan bentuk pelanggaran Amandemen Pertama yang lebih terang-terangan dibandingkan melarang media dari Gedung Putih karena mengkritik pemerintah.

Dalam pengumumannya di media sosial, Trump tidak menjelaskan bagaimana larangan terhadap CNN, MS NOW, dan Politico akan diberlakukan.

Pernyataan itu disampaikan sesaat sebelum Trump berbicara kepada wartawan di Oval Office dalam sebuah acara terkait layanan kesehatan. Setelah itu, Trump berencana membawa kelompok wartawan ke klub golfnya di Virginia untuk menghadiri pertemuan dan makan malam yang disponsori Super PAC miliknya, sebelum menghabiskan akhir pekan di Camp David, salah satu lokasi yang biasanya tidak diikuti wartawan.

“Media seharusnya tidak dapat terus-menerus menulis atau melaporkan FIKSI dan KEBOHONGAN ketika meliput Presiden Amerika Serikat, pemerintahan Trump, atau Amerika Serikat,” tulis Trump.

“Media Berita Palsu lainnya akan menyusul.”

Dalam acara tersebut, Trump kembali menyampaikan kritik terhadap sejumlah media.

“The New York Times sangat palsu. Washington Post menjijikkan,” katanya.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga menyambut keputusan tersebut melalui unggahan di X.

“Departemen Perang sepenuhnya mendukung keputusan Presiden Trump untuk menyingkirkan CNN, MS NOW, dan Politico dari Gedung Putih sehingga mereka dapat menerbitkan berita palsu mereka dari luar Gedung Putih,” tulis Hegseth.

Dalam perkara Sherrill v. Knight pada 1977, pengadilan banding federal memutuskan bahwa meskipun Gedung Putih tidak diwajibkan membuka aksesnya bagi media, setelah menyediakan fasilitas pers bagi wartawan yang telah mendapat kredensial, akses tersebut tidak dapat ditolak berdasarkan isi pemberitaan wartawan.

Pengadilan juga menyatakan bahwa penolakan akses harus didasarkan pada kepentingan pemerintah yang kuat. Wartawan yang aksesnya ditolak harus mendapat pemberitahuan, kesempatan untuk memberikan tanggapan, serta keputusan akhir secara tertulis.