PBB Izinkan Presiden Palestina Berpidato lewat Video Usai AS Tolak Visanya

AS memicu sorotan setelah menolak visa delegasi Palestina tetapi mengizinkan visa bagi perwakilan Iran.

Diterbitkan 19 September 2026, 09:00 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, New York - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (17/9/2026) mengadopsi resolusi yang mengizinkan Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas menyampaikan pidato melalui rekaman video dalam debat tingkat tinggi pekan depan.

Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat (AS) kembali menolak menerbitkan visa bagi delegasi Palestina untuk tahun kedua berturut-turut.

Resolusi tersebut, menurut laporan Anadolu, mendapat dukungan besar dengan 152 suara setuju. Empat negara, yakni Kolombia, Honduras, Panama, dan Peru memilih abstain, sedangkan AS, Israel, dan Paraguay memberikan suara menolak.

Keputusan itu menyusul langkah AS memperpanjang pembatasan visa yang membuat anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan pejabat PA tidak dapat memasuki AS. Kebijakan tersebut diberlakukan hanya beberapa hari sebelum Sidang Majelis Umum PBB digelar di New York.

Resolusi yang diajukan Palestina itu memungkinkan Abbas menyampaikan pernyataan yang telah direkam sebelumnya dalam debat umum Sidang ke-81 Majelis Umum PBB.

Resolusi tersebut juga memungkinkan perwakilan Palestina mengikuti sejumlah pertemuan tingkat tinggi PBB melalui konferensi video atau menyampaikan pernyataan yang telah direkam sebelumnya.

Ketentuan itu hanya berlaku untuk Sidang ke-81 Majelis Umum PBB dan tidak menjadi preseden bagi debat umum maupun pertemuan tingkat tinggi yang dimandatkan pada masa mendatang.

Setelah pemungutan suara, utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyampaikan terima kasih kepada negara-negara anggota yang mendukung resolusi tersebut.

Mansour mengatakan, kepemimpinan Palestina menolak dan mengecam tindakan yang menghalangi delegasi Palestina yang dipimpin Abbas menggunakan hak sahnya untuk mengikuti pertemuan tersebut.

"Ini sudah terjadi dua tahun berturut-turut dan kami sungguh berharap ini menjadi yang terakhir kalinya tindakan ilegal seperti ini dilakukan dan menghalangi hak kami untuk hadir bersama seluruh delegasi dan para kepala delegasi, serta menjalankan tugas kami menyampaikan posisi kami kepada seluruh komunitas internasional," kata Mansour.