Analis: Uni Eropa Perlu Strategi Baru Hadapi China

Liputan6.com, Beijing - Sejumlah analis menilai Uni Eropa perlu mengubah pendekatannya terhadap China seiring berubahnya kondisi ekonomi dan geopolitik Negeri Tirai Bambu. Alih-alih mengandalkan hubungan dagang untuk mendorong perubahan, Eropa dinilai harus menerapkan strategi yang lebih pragmatis dan berorientasi pada kepentingannya sendiri.

Selama bertahun-tahun, kebijakan Eropa terhadap China didasarkan pada asumsi bahwa kekuatan ekonomi China akan terus tumbuh dan pada akhirnya mendorong liberalisasi. Namun, asumsi tersebut dinilai tidak terbukti, dikutip dari laman The Diplomat.

Meski tetap menjadi kekuatan industri, pusat inovasi teknologi, dan pemain utama dalam geopolitik global, China kini menghadapi berbagai tantangan struktural. Di antaranya adalah penuaan penduduk, menyusutnya angkatan kerja, krisis sektor properti, lemahnya konsumsi domestik, tingginya utang, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut membuat masyarakat China cenderung lebih banyak menabung dibandingkan membelanjakan uangnya, sehingga permintaan domestik melemah.

Para analis menilai pelemahan konsumsi dalam negeri mendorong perusahaan-perusahaan China meningkatkan ekspor ke pasar global. Dukungan pemerintah melalui berbagai subsidi juga dinilai memungkinkan perusahaan China menjual produk dengan harga yang sangat kompetitif, sehingga meningkatkan tekanan terhadap produsen di negara lain, termasuk Eropa.

Selain berpotensi menggerus daya saing industri Eropa, kondisi tersebut juga dikhawatirkan memperbesar ketergantungan kawasan itu terhadap teknologi dan produk-produk China pada sektor-sektor strategis.

Di sisi lain, para pengamat menilai posisi tawar Eropa terhadap Beijing masih cukup besar. China masih membutuhkan akses ke pasar tunggal Uni Eropa, terutama ketika akses ke pasar Amerika Serikat semakin terbatas akibat meningkatnya ketegangan perdagangan.

Eropa juga masih memiliki keunggulan dalam riset, teknologi, dan kemampuan industri yang dinilai tetap penting bagi China.

Atas dasar itu, para analis menyarankan Uni Eropa membangun strategi baru yang tidak berfokus pada pemisahan ekonomi secara total dari China, melainkan mengurangi risiko ketergantungan dan memperkuat posisi tawarnya.

Beberapa langkah yang disarankan antara lain memperkuat daya saing teknologi Eropa, mendiversifikasi rantai pasok dan pasar ekspor, serta memperluas kerja sama dengan negara-negara di kawasan Global South.

Selain itu, Uni Eropa juga dinilai perlu memperkuat instrumen untuk merespons tekanan ekonomi dari negara lain, termasuk melalui penerapan Anti-Coercion Instrument, kebijakan yang dirancang untuk melindungi negara-negara anggota dari tekanan ekonomi pihak luar.

Dalam hubungan diplomatik dengan Beijing, Eropa juga didorong untuk menggunakan akses pasar, investasi, dan kerja sama teknologi sebagai alat negosiasi guna memperoleh konsesi yang lebih konkret.

Konsesi tersebut antara lain berupa pembatasan ekspor produk China yang dinilai merugikan industri Eropa, pengawasan lebih ketat terhadap ekspor barang penggunaan ganda ke Rusia, serta persyaratan yang lebih ketat bagi investasi China di kawasan Eropa.

Para analis mengakui pendekatan yang lebih tegas terhadap Beijing berpotensi memicu respons balasan dari China. Namun, mereka menilai biaya yang harus ditanggung akibat tidak mengambil langkah apa pun justru akan lebih besar karena dapat mempercepat melemahnya daya saing industri Eropa.

Karena itu, mereka menilai Uni Eropa perlu meninggalkan asumsi lama dalam membangun hubungan dengan China dan mengadopsi pendekatan yang lebih realistis, pragmatis, serta berorientasi pada perlindungan kepentingan strategis kawasan.