Demi Pangkas Anggaran, PM Prancis Usul Hapus Dua Hari Libur Nasional

Liputan6.com, Paris - Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou memicu perdebatan nasional setelah mengusulkan penghapusan dua hari libur nasional sebagai bagian dari rancangan anggaran 2026 yang bertujuan mengurangi belanja negara dan menambah anggaran pertahanan.

Bayrou menyarankan agar libur Senin Paskah dan 8 Mei—hari peringatan kemenangan Sekutu atas Nazi dalam Perang Dunia II—dihapus. Ia menyebut banyaknya hari libur di bulan Mei membuat kalender kerja seperti “keju gruyère yang penuh lubang”.

Meski terbuka terhadap alternatif, Bayrou menekankan bahwa Prancis sedang menghadapi "bahaya mematikan" akibat krisis utang.

Mengutip BBC, Kamis (17/7/2025), dalam pidatonya bertajuk "The moment of truth", ia menyampaikan bahwa Prancis harus memangkas pengeluaran hingga €43,8 miliar untuk mengendalikan defisit, yang saat ini meningkat €5.000 setiap detik.

Selain pemangkasan hari libur, langkah lain yang diusulkan antara lain: pembekuan belanja publik, pengurangan jumlah pegawai negeri, serta penghapusan keringanan pajak bagi kalangan kaya. Anggaran juga harus menyesuaikan dengan permintaan Presiden Emmanuel Macron untuk menaikkan belanja pertahanan sebesar €3,5 miliar tahun depan dan tambahan €3 miliar lagi pada 2027.

Namun, rencana penghapusan hari libur langsung memantik kontroversi. Partai sayap kanan National Rally mengecam usulan itu sebagai serangan terhadap sejarah dan hak pekerja Prancis. Sementara pemimpin Partai Hijau, Marine Tondelier, menilai penghapusan 8 Mei merendahkan perjuangan melawan Nazisme.

Bayrou berdalih, "Jika kita ingin tetap pada jalur pemulihan, kita harus membuat perhitungan sederhana."

Ia menambahkan bahwa Senin Paskah tak memiliki makna religius dan bahwa bangsa harus "bekerja dan berproduksi lebih banyak".

Ancaman terhadap pemerintahan Bayrou pun semakin nyata. Parlemen Prancis—yang terpecah sejak pemilu dadakan tahun lalu—dapat saja menggagalkan rancangan anggaran ini dalam pemungutan suara musim gugur nanti. Jika itu terjadi, pemerintah bisa runtuh melalui mosi tidak percaya, sebagaimana terjadi pada pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Michel Barnier.

Tokoh sayap kiri Jean-Luc Mélenchon menyatakan Bayrou harus dilengserkan, sementara Marine Le Pen berjanji akan menjatuhkan pemerintahan jika tidak ada revisi terhadap rencana ini.

Bayrou tetap bersikeras melanjutkan langkah-langkah pemulihan fiskal "meskipun ada risiko politik", sembari menekankan bahwa pemerintahan saat ini ingin melakukan perubahan nyata untuk menyelamatkan keuangan negara.

Jika pemerintah Bayrou jatuh, Presiden Macron kemungkinan harus menunjuk pengganti atau membentuk pemerintahan teknokrat—pilihan yang tak disukai parlemen. Di sisi lain, tingkat kepuasan publik terhadap Macron kini berada di bawah 25 persen, dan tekanan agar ia mundur sebelum masa jabatan berakhir pada 2027 terus meningkat.