Iran Tolak Kerja Sama Pembersihan Ranjau di Selat Hormuz

Liputan6.com, Teheran - Iran pada Senin (29/6/2026) menolak usulan yang didukung Prancis untuk bekerja sama dalam operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Teheran juga memperingatkan Paris agar tidak melakukan langkah-langkah yang dinilai dapat memicu ketegangan dan memperumit situasi keamanan di kawasan tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazem Gharibabadi mengatakan melalui akun X bahwa berdasarkan Memorandum Islamabad, operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz merupakan kewenangan eksklusif Iran dan tidak dapat dilakukan oleh negara lain.

Ia menegaskan, Iran tidak akan mengizinkan adanya mekanisme lain maupun keterlibatan pihak asing dalam operasi pembersihan ranjau. Menurutnya, kondisi di Selat Hormuz saat ini masih sangat sensitif dan kompleks.

"Kami dengan tegas mengingatkan Prancis agar tidak semakin memperumit situasi melalui tindakan-tindakan provokatif," kata Gharibabadi seperti dilansir kantor berita Anadolu.

Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan melalui akun X bahwa Prancis dan Oman sepakat bekerja sama, bersama para mitra, dalam operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Langkah tersebut bertujuan mengamankan jalur pelayaran dan menjamin kebebasan navigasi tanpa syarat di perairan strategis tersebut.

Macron menyampaikan hal itu setelah menggelar pembicaraan di Paris dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq yang tengah melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Prancis.

Iran berulang kali menegaskan bahwa pengaturan navigasi, operasi pembersihan ranjau, serta pengaturan maritim sementara di Selat Hormuz diatur dalam Pasal 5 Memorandum Islamabad dan tetap berada di bawah koordinasi Iran sebagai negara pantai.

Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia, masih menjadi pusat ketegangan di kawasan sejak pecahnya konflik pada 28 Februari. Ketegangan itu berlanjut setelah memorandum antara Iran dan Amerika Serikat mulai berlaku pada 18 Juni untuk memulihkan arus pelayaran serta menetapkan mekanisme navigasi sementara.