Perang Iran Berlanjut, AS Rancang Operasional Kedutaan dengan Staf Terbatas

Liputan6.com, Washington, DC - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) meminta kedutaan-kedutaan AS di Timur Tengah menyusun rencana agar tetap dapat beroperasi dengan jumlah staf yang terbatas. Demikian menurut penuturan sejumlah sumber kepada CNN.

Langkah itu disiapkan ketika perang dengan Iran belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Selain itu, kata sumber-sumber tersebut, semakin banyak pegawai yang terpaksa meninggalkan tempat tugas mereka di Timur Tengah diberi pilihan untuk mengakhiri penugasan lebih awal.

Rencana itu belum difinalisasi dan belum jelas apakah nantinya akan diterapkan di seluruh kedutaan yang saat ini sudah beroperasi dengan staf terbatas. Namun, perkembangan tersebut menunjukkan Kementerian Luar Negeri AS belum memperkirakan jumlah personel diplomatik di kawasan akan kembali normal dalam waktu dekat, di tengah ancaman pecahnya kembali perang skala penuh.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan kepada CNN bahwa pihaknya tidak membahas pertimbangan internal maupun rencana darurat untuk pos diplomatik tertentu.

Namun, ia mengatakan kementerian terus mengevaluasi kondisi keamanan dan kebutuhan personel di setiap misi diplomatik berdasarkan situasi di lapangan, serta menyesuaikan jumlah staf bila diperlukan.

"Keselamatan dan keamanan personel kami beserta keluarga mereka tetap menjadi prioritas utama kementerian seiring kami terus menilai kondisi di seluruh kawasan," kata juru bicara tersebut.

"Keputusan mengenai status setiap pos dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan keamanan dan operasional, melalui koordinasi erat antara masing-masing pos dan Washington."

Ia menambahkan, "Urusan kepegawaian, termasuk permohonan individu untuk mengakhiri penugasan lebih awal, ditangani secara kasus per kasus."

Kementerian Luar Negeri AS memerintahkan pegawai non-darurat dan anggota keluarga mereka meninggalkan hampir seluruh pos diplomatik di kawasan tidak lama setelah perang pecah pada akhir Februari.

Situasi itu membuat para diplomat dan keluarga mereka menghadapi ketidakpastian selama hampir enam bulan mengenai kapan pos-pos diplomatik dapat kembali beroperasi normal dan apakah seluruh diplomat bisa kembali ke tempat tugas masing-masing.

Rencana untuk tetap menjalankan kedutaan dengan jumlah staf terbatas, jika sudah difinalisasi, dapat memberikan kepastian bagi diplomat AS dan keluarga mereka yang terpaksa meninggalkan kawasan tersebut.

Di sisi lain, upaya mengakhiri perang belum membuahkan hasil. Nota kesepahaman antara kedua pihak telah runtuh. Pada akhir Juli, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan selama lebih dari sepekan.

Upaya baru untuk mencapai kesepakatan agar Selat Hormuz kembali dibuka sepenuhnya juga belum berhasil.

Kementerian Luar Negeri AS sebelumnya tidak mengurangi jumlah staf di sebagian besar kedutaan di kawasan sebelum AS dan Israel memulai operasi militer mereka.

Menjelang perang, hanya Lebanon yang berstatus ordered departure, sedangkan Israel berada dalam status authorized departure.

Dalam status ordered departure, pegawai non-darurat dan anggota keluarga mereka diwajibkan meninggalkan tempat tugas. Sementara dalam status authorized departure, mereka diperbolehkan pergi, tetapi tidak diwajibkan.

Dalam hitungan pekan, setelah fasilitas diplomatik AS di sejumlah negara kawasan diserang, Kementerian Luar Negeri AS memerintahkan pegawai non-darurat dan keluarga mereka meninggalkan Bahrain, Irak, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Kedutaan Besar AS di Kuwait bahkan menghentikan seluruh operasinya pada Maret dan baru kembali memberikan layanan darurat bagi warga AS pada akhir Juni. Kedutaan tersebut hingga kini masih berstatus ordered departure.

Adapun Kedutaan Besar AS di Oman berada dalam status authorized departure.

Pengurangan staf secara mendadak membuat para diplomat dan keluarga mereka—banyak di antaranya masih memiliki sisa masa penugasan beberapa tahun—harus segera mencari tempat tinggal dan mendaftarkan anak-anak ke sekolah setelah kembali ke AS.

Namun, karena tidak ada kepastian berapa lama kedutaan akan beroperasi dengan jumlah staf terbatas, keluarga para diplomat tidak dapat membuat rencana jangka panjang setibanya di AS. Jika operasional kembali normal, mereka harus segera kembali ke Timur Tengah.

Pasangan seorang diplomat mengatakan keluarganya selama ini terus berpindah-pindah tempat tinggal karena tidak berani menandatangani kontrak sewa jangka panjang. Mereka khawatir harus memutus kontrak lebih awal dan menanggung kerugian jika sewaktu-waktu diminta kembali ke Timur Tengah.

"Kami pernah mengalami evakuasi di berbagai belahan dunia, tetapi kali ini berbeda karena begitu banyak orang dari satu kawasan harus kembali ke satu tempat dalam waktu bersamaan," kisahnya.

Mereka yang terpaksa meninggalkan kawasan tersebut harus meninggalkan hampir seluruh barang pribadi serta lingkaran pertemanan yang menjadi penopang penting selama menjalani penugasan di luar negeri.

"Kami sama sekali tidak menyangka ketika meninggalkan rumah pada Maret bahwa enam bulan kemudian kami bukan hanya belum kembali, tetapi sekarang kenyataannya kami tidak akan kembali sama sekali," ungkap pasangan diplomat itu.

Ia meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir menghadapi tindakan balasan.

Berdasarkan aturan Kementerian Luar Negeri AS, status ordered departure pada sebuah pos diplomatik tidak dapat diperpanjang lebih dari 180 hari.

Jika setelah batas waktu tersebut situasi belum memungkinkan untuk kembali normal, status pos akan berubah menjadi restricted operations atau operasi terbatas. Status ini antara lain membatasi jumlah staf yang diperbolehkan berada di negara tersebut.

Pedoman Kementerian Luar Negeri AS menyebut operasi terbatas dimaksudkan sebagai langkah sementara untuk menangani persoalan keselamatan dan keamanan. Namun, status itu dapat terus diberlakukan selama diperlukan sampai langkah-langkah keamanan yang memadai tersedia.

Untuk pos-pos diplomatik di Timur Tengah, menurut sejumlah sumber, status operasi terbatas kemungkinan berarti anak-anak diplomat tidak akan diizinkan kembali, sedangkan hanya sedikit pasangan diplomat yang dapat ikut kembali.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pihaknya tetap berkomitmen mendukung para pegawai dan keluarga mereka selama proses tersebut berlangsung serta akan menyampaikan perkembangan terbaru melalui jalur resmi setelah keputusan dibuat.

Penerapan operasi terbatas berarti kekurangan diplomat AS di lapangan akan berlanjut.

Diplomat yang masih belum bisa kembali ke tempat tugas dapat mengajukan pengakhiran masa penugasan lebih awal. Namun, belum jelas apakah tersedia cukup posisi lain bagi mereka.

Sejumlah mantan diplomat menilai berkurangnya jumlah diplomat di lapangan dapat memengaruhi kemampuan Kementerian Luar Negeri AS memberikan bantuan konsuler secara cepat kepada warga AS di luar negeri sekaligus menjalankan berbagai prioritas pemerintah.

"Ketika jumlah orang berkurang, pekerjaan yang bisa dilakukan semakin terbatas. Banyak hal memang tidak bisa dikerjakan dari jarak jauh," kata John Bass, mantan diplomat karier yang pernah menjabat sebagai pejabat setingkat wakil menteri luar negeri AS bidang manajemen.

"Semakin sedikit diplomat yang berada di suatu negara, semakin sedikit pula orang yang secara khusus memantau apa yang terjadi di negara itu dan pemerintahannya, termasuk mengikuti isu-isu penting bagi Amerika Serikat."

Bass menuturkan lebih lanjut, "Jumlah orang yang dapat menyampaikan pandangan pemerintah AS mengenai apa yang sedang terjadi dan alasannya pun menjadi lebih sedikit. Begitu pula orang yang dapat membahas kepentingan AS dan kepentingan negara tersebut, lalu bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi."

Menurut Bass, para pemimpin mungkin dapat mencapai kesepakatan secara garis besar mengenai suatu persoalan. Namun, diplomat berpengalaman di lapangan tetap diperlukan untuk membahas secara rinci dengan pemerintah negara setempat mengenai bagaimana kesepakatan tersebut dijalankan.

Bass, yang pernah menjadi Duta Besar AS untuk Turki, Georgia, dan Afghanistan, mengatakan status operasi terbatas berpotensi berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS membantah anggapan bahwa berkurangnya jumlah personel di lapangan telah membuat upaya diplomatik AS menjadi terbatas.

"Kami terus melihat keterlibatan dari jajaran tertinggi pemerintahan Trump dengan para mitra kami di Timur Tengah, dan hubungan kami dengan sekutu-sekutu di kawasan terus menguat," imbuhnya.