Tak Mau Bau, Menteri Trenggono Mulai Pugar Pelabuhan Perikanan Kejawanan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memulai pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat. Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kelas pelabuhan perikanan di Tanah Air.

Trenggono mengatakan, PPN Kejawanan ditargetkan menjadi pelabuhan modern yang terintegrasi. Lokasi ini juga akan dipugar hingga bertaraf internasional.

"Mimpinya adalah sebuah pelabuhan perikanan yang modern, yang bagus, yang bersih, tidak berbau, betul-betul terkombinasi dengan sektor wisata, tematik sesuai dengan karakter-karakter di daerah," kata Trenggono dalam Groundbreaking Pengembangan PPN Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026).

Pengembangan pelabuhan modern ini didanai dari pinjaman Islamic Development Bank (IsDB) senilai Rp 459 miliar. Adapun proses pembangunannya akan memakan waktu dua tahun dan ditargetkan rampung pada pertengahan 2028 mendatang.

PT Nindya Karya (Persero) dan PT Sumber Teknik Konstruksi ditunjuk menjadi kontraktor pelaksana pembangunannya. Setelah selesai dan beroperasi penuh, skala ekonomi di PPN Kejawanan dibidik meningkat.

Daya tampung kapal PPN Kejawanan diproyeksikan meningkat dari 241 unit menjadi 500 unit. Produksi ikan juga diproyeksikan naik dari 5.600 ton per tahun menjadi 32.000 ton per tahun.

Sejalan dengan peningkatan aktivitas pelabuhan, penyerapan tenaga kerja diperkirakan meningkat dari 2.900 orang menjadi 8.000 orang. Kontribusi PNBP dari sumber daya alam (SDA) dan non-SDA juga diproyeksikan melonjak dari Rp 15 miliar menjadi Rp 53 miliar.

"Kita akan bangun sedemikian rupa. Ada nanti fasilitas-fasilitas industri juga yang tidak boleh sembarangan, karena akan dibangun juga IPAL yang bagus, sehingga tidak lagi bau," tegas dia.

"Kapal-kapal juga sedapat mungkin mesti dimodernisasi, sehingga tidak lagi kapal-kapal bentuknya seperti kapal yang jelek begitu. Mudah-mudahan perilaku para nelayannya juga nanti akan berubah menjadi yang terbaik," sambung Trenggono.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan kebutuhan dana sebesar Rp 10 triliun untuk membangun 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2026. Alokasi biaya untuk tiap wilayah nantinya tidak akan disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan tipe serta kebutuhan lokasi masing-masing.

"Anggarannya bervariasi karena sesuai dengan tematik lokasi, jadi tidak sama," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, seusai rapat koordinasi percepatan pembangunan KNMP di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (15/9/2026).

Ia menerangkan bahwa KNMP tipe hub atau pusat membutuhkan anggaran berkisar Rp 8 miliar hingga Rp 11 miliar per unit. Di sisi lain, kawasan KNMP penyangga diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar per lokasi.

"Hub mungkin sekitar antara Rp 8 miliar sampai Rp 11 miliar. Lalu kalau dia penyangga, kira-kira Rp 3 miliar sampai Rp 5 miliar, kira-kira begitu," ujar dia.

Mengenai total estimasi dana untuk tahun 2026, Trenggono menyebut besaran Rp 10 triliun tersebut masih berupa kalkulasi awal yang akan dihitung secara lebih rinci.

"Jumlah yang dibangun kira-kira angkanya sekitar Rp 10 triliun ya kalau enggak salah ya. 2026 itu Rp 10 triliun ya," ungkap Trenggono.

Program ini merupakan bagian dari target jangka panjang pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 KNMP hingga akhir 2029 untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Zulhas menambahkan, kawasan KNMP bakal disokong beragam fasilitas utama penunjang aktivitas nelayan, seperti tempat pelelangan ikan, dermaga/akses kapal, cold storage (penyimpanan dingin), bengkel, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).