Mentan Amran Temukan Kejanggalan Program Bibit Kelapa, Ancam Pecat Pelaku

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program pembibitan kelapa di Manado, Sulawesi Utara. Temuan ini mencakup kualitas bibit yang tidak layak hingga perbedaan signifikan antara data laporan dan kondisi di lapangan.

Temuan tersebut diperoleh saat inspeksi mendadak (sidak) di Desa Bengkol, Kecamatan Mapanget, Jumat kemarin. Dalam kunjungannya, Mentan Amran menilai pengelolaan kebun dan standar pemeliharaan masih belum optimal, sehingga berpotensi mengganggu keberhasilan program.

“Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja. Benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti,” ujarnya dikutip dari laman Kementerian Pertanian, Sabtu (2/5/2026).

Selain itu, ia juga menyoroti ketidaksesuaian data yang cukup mencolok.

“Laporannya 48 ribu. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah,” tegasnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun teknis di lapangan, agar program berjalan sesuai tujuan.

Menanggapi temuan tersebut, Mentan Amran meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah.

“Kami minta kepada reskrim, polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa langkah perbaikan harus dilakukan tanpa pencitraan, melainkan fokus pada perbaikan nyata di lapangan.

“Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan itu perintah Bapak Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki,” ujarnya.

Lebih jauh, Mentan Amran menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan.

“Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Aku pecat. Bukan aku mutasi. Bukan peringatan. Tapi saya pecat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyalahgunakan anggaran negara, termasuk praktik setoran atau fee yang melanggar hukum.

Mentan Amran menjelaskan bahwa program pembibitan ini merupakan bagian dari agenda nasional yang mencakup penanaman berbagai komoditas seperti kelapa, tebu, kakao, kopi, hingga pala di seluruh Indonesia dengan target hampir 1 juta hektare.

Program tersebut berpotensi menyerap hingga 3 juta tenaga kerja.

“Kalau 4 saja orang bekerja di dalamnya, 4 saja itu berarti 3 juta orang bekerja. Nah ini kita harus kekawal bersama,” katanya.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 9,95 triliun untuk mendukung program ini, terutama untuk penyediaan bibit unggul secara gratis bagi masyarakat. 

“Nah ini kita harus kekawal bersama. Anggarannya Rp 9,95 triliun atau 10 triliun. Khusus pembibitan dan gratis untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.

Mentan Amran memastikan program akan terus berjalan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

“Ini program untuk rakyat. Tidak boleh kita permaikan,” pungkasnya.

Ia optimistis, dengan pengawasan ketat dan kolaborasi lintas sektor, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.